.webp)
Angka kemiskinan di Musi Banyuasin (Muba), Sumatera Selatan, mengalami penurunan cukup signifikan. Dari sebelumnya 12,88 persen, angka kemiskinan di Muba kini menjadi 9,97 persen atau turun 2,91 persen.
Capaian penurunan angka kemiskinan Muba itu menjadi salah satu indikator bahwa berbagai intervensi pemerintah mulai memberikan dampak nyata. Bahkan, angka tersebut telah berada di bawah rata-rata Provinsi Sumsel dan berhasil membawa Muba ke level kemiskinan satu digit.
Wakil Bupati Muba Abdur Rohman Husen mengatakan capaian itu tidak lepas dari Program Keluarga Maju (PKM) yang diinisiasi Bupati-Wakil Bupati Muba Toha Tohet-Abdur Rohman Husen.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Penurunan kemiskinan sebesar 2,91 persen ini tentu menjadi kabar baik, tetapi bagi kami bukan alasan untuk berhenti," ujar Rohman usai menerima penghargaan Kemandirian Ekonomi Berbasis Keluarga dan Penurunan Kemiskinan pada ajang detikSumatera Awards 2026.
"Justru ini menjadi tantangan untuk terus memastikan keluarga yang sudah mendapatkan intervensi pemerintah benar-benar bisa naik kelas. Penghargaan ini kami dedikasikan untuk masyarakat Muba dan menjadi motivasi untuk bekerja lebih keras lagi," sambungnya.
Menurutnya, penghargaan tersebut menjadi apresiasi atas komitmen Pemkab Muba dalam menghadirkan kebijakan pemberdayaan masyarakat yang tidak berhenti pada pemberian bantuan, tetapi diarahkan untuk membangun kemandirian ekonomi keluarga secara berkelanjutan.
"PKM ini kita rumuskan sebagai kebijakan pemberdayaan berkelanjutan berbasis keluarga. Di dalamnya mencakup tiga dimensi utama, yakni pengembangan UMKM, sertifikasi keterampilan, dan akses pendidikan perguruan tinggi. Kita ingin keluarga penerima manfaat tidak hanya mendapatkan bantuan, tetapi memiliki kemampuan dan kesempatan untuk meningkatkan taraf hidupnya secara mandiri," ungkapnya.
Dia menjelaskan, salah satu terobosan PKM terletak pada mekanisme penyaluran bantuan yang dilakukan secara langsung melalui rekening kepala keluarga. Mekanisme itu ditempuh untuk memangkas proses administrasi yang berbelit-belit, sehingga bantuan pemerintah dapat lebih cepat dan langsung dimanfaatkan masyarakat.
"Bantuan langsung ditransfer ke rekening kepala keluarga. Ini bagian dari upaya kita memutus mata rantai administrasi yang panjang dan memastikan bantuan pemerintah benar-benar sampai kepada masyarakat yang berhak serta dapat segera dipergunakan sesuai kebutuhan dan tujuan program," jelasnya.
Pemkab Muba juga memberikan perhatian serius terhadap ketepatan sasaran penerima manfaat. Data penerima disesuaikan dengan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sesuai Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025, kemudian dilakukan verifikasi dan validasi secara langsung melalui kunjungan door to door.
"Jadi kita tidak ingin program ini sekadar bagus di atas kertas. Penerima manfaat kita seleksi secara ketat berdasarkan data, kemudian diverifikasi dan divalidasi langsung ke lapangan. Bahkan setelah bantuan diterima, khususnya bagi pelaku UMKM, tetap dilakukan pendampingan untuk memastikan bantuan tersebut benar-benar dibelanjakan sesuai peruntukannya dan memberikan dampak terhadap peningkatan ekonomi keluarga," jelasnya.
Menurutnya, pendekatan tersebut menjadi penting karena ukuran keberhasilan PKM bukan hanya berapa banyak bantuan yang disalurkan, melainkan seberapa banyak keluarga yang mampu keluar dari kerentanan ekonomi dan kemudian menjadi lebih produktif serta mandiri.
"Ini yang menjadi semangat kami bersama Bapak Bupati HM Toha Tohet. Kita ingin membangun keluarga yang maju, bukan menciptakan ketergantungan terhadap bantuan. Kalau ekonominya tumbuh, keterampilannya meningkat dan anak-anaknya memiliki akses pendidikan yang lebih baik, maka secara perlahan kualitas kehidupan keluarga juga akan meningkat," katanya.
