.webp)
PT Pertamina (Persero) terus mendorong penguatan kolaborasi regional. Hal ini lantaran industri hulu migas dihadapkan pada tantangan dalam mempertahankan produktivitas lapangan eksisting dan menarik investasi untuk menemukan sumber daya migas baru.
Ascope Secretary in Charge (ASIC) Henricus Herwin mengatakan, negara-negara ASEAN menghadapi tantangan yang serupa dalam mengelola aset hulu migas, mulai dari mempertahankan keekonomian lapangan yang telah berproduksi selama puluhan tahun hingga mengembangkan peluang eksplorasi dan mengelola fasilitas yang telah mencapai akhir masa operasinya.
"Kita berkumpul dalam forum ini untuk membantu kawasan kita [ASEAN] memaksimalkan potensi setiap aset hulu minyak dan gas bumi sepanjang siklus hidupnya," ujar Henricus dalam pembukaan ASCOPE 51st Council Meeting, dikutip dari keterangan tertulis, Rabu (28/10/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurut Henricus, optimalisasi aset hulu migas membutuhkan pendekatan menyeluruh yang mencakup pemeliharaan produktivitas lapangan eksisting, pengembangan peluang eksplorasi, serta penutupan fasilitas secara aman, bertanggung jawab, dan efisien dari sisi biaya.
Dia menilai, tantangan tersebut tidak harus dihadapi setiap negara secara terpisah. Melalui ASEAN Council on Petroleum (ASCOPE), para anggota dapat memperkuat kerja sama melalui pertukaran data, bukti, dan pengalaman untuk mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik dalam pengelolaan aset masing-masing.
"Dengan berbagi kemajuan, data, dan pengalaman di antara anggota ASCOPE, kita dapat membantu setiap anggota mengambil keputusan yang lebih baik terkait aset yang dikelolanya masing-masing, sekaligus mengubah pengetahuan regional menjadi hasil yang nyata dan dapat diterapkan," katanya.
Adapun salah satu rangkaian kegiatan ASCOPE adalah Exploration and Production Task Force (EPTF), yang mempertemukan pemangku kepentingan dari 11 negara ASEAN dalam pembahasan pelaksanaan, pengaturan, dan perencanaan kegiatan operasi hulu migas.
Kolaborasi tersebut juga sejalan dengan upaya peningkatan kegiatan eksplorasi di Indonesia. Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) menargetkan potensi sumber daya sebesar 2,6 miliar barel setara minyak (BBOE) dari kegiatan eksplorasi pada 2026.
"Indonesia menawarkan portofolio peluang yang beragam bagi investor dengan strategi dan tingkat toleransi risiko yang berbeda-beda," ujar Deputi Eksplorasi, Pengembangan, dan Manajemen Wilayah Kerja SKK Migas Rikky Rahmat Firdaus.
Menurutnya, sebanyak 12 sumur berpotensi tinggi atau high impact diproyeksikan mencakup sekitar 80% dari target sumber daya sebelum pengeboran (pre-drill resource target), dengan potensi sekitar 2,2 BBOE. Berdasarkan data SKK Migas, lima dari 12 sumur high impact tersebut dikelola oleh Pertamina melalui sejumlah entitasnya.
Kelima sumur tersebut meliputi Besar-1 yang dikelola Pertamina East Natuna (PEN), Banyu Geni-01 dan Wijaya Kusuma-1 yang dikelola Pertamina EP (PEP), Padang Pancuran-002 yang dikelola PEP, serta Tingkilan-1 yang dikelola Pertamina Hulu Energi Lepas Pantai Bunyu (PHE LPB).
Kegiatan eksplorasi tersebut menjadi bagian dari upaya mengidentifikasi potensi sumber daya migas yang dapat mendukung keberlanjutan industri hulu dan ketahanan energi nasional. Namun, potensi sumber daya yang ditargetkan masih perlu dibuktikan melalui pengeboran dan evaluasi teknis lebih lanjut.
Di luar pengelolaan aset dan pengembangan sumber daya, penguatan kualitas sumber daya manusia (SDM) juga menjadi faktor penting dalam menjaga keberlanjutan industri energi.
Kepala LEMIGAS Ikhsan Kiat menekankan bahwa ketahanan energi tidak cukup hanya ditopang oleh ketersediaan sumber daya alam dan infrastruktur, tetapi juga membutuhkan manusia yang memiliki kompetensi untuk mengelola dan mengembangkan potensi tersebut.
"Sumber daya terbesar suatu bangsa bukanlah yang berada di bawah tanah atau di dasar laut, melainkan yang ada di dalam diri manusianya. Inilah yang kita sebut sebagai human energy atau energi manusia," ujar Ikhsan.
Dia menambahkan, kerja sama regional melalui ASCOPE perlu diperluas, tidak hanya untuk menghubungkan infrastruktur dan pasar energi, tetapi juga untuk mengembangkan kapabilitas tenaga kerja sektor tersebut.
