.webp)
Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo meninjau langsung Kali Angke sebagai persiapan menghadapi potensi banjir saat musim hujan yang diperkirakan terjadi mulai akhir tahun ini.
Dalam kesempatan ini, Dody beserta jajaran Kementerian PU melakukan susur aliran Kali selama hampir satu setengah jam. Total rombongan yang didampingi oleh Gubernur Banten Andra Soni, Walikota Tangerang Sachrudin, Wakil Ketua DPRD Tangerang Selatan Maria Teresa Suhardja ini menyusuri kali sepanjang 3,5 kilometer.
"Sebetulnya pekerjaan sudah dimulai. Saya hari ini hadir, datang, ingin melihat dengan mata kepala sendiri masalahnya apa sih gitu. Karena kan saya saya sudah dapat informasi dari Pak Dirjen, dari teman-teman Balai," ujar Dody usai menyusuri Kali Angke, Jumat (30/10/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dari hasil peninjauan tersebut, ditemukan dua persoalan mendasar di Kali Angke ini, yakni pendangkalan dan penyempitan sungai akibat penumpukan sampah dan semakin padatnya permukiman di sisi-sisi kali.
"Menurut saya sih lumayan parah ya. Karena kalau dibiarkan akhirnya kan makin menyempit. Bukan makin melebar sendiri, nggak mungkin," tuturnya.
Lebih lanjut, Dody mengatakan sudah melakukan pengerjaan penanganan banjir di sekitar aliran Kali Angke melalui pengerukan untuk pendalaman. Setelah tinjauan ini, dirinya juga menginstruksikan jajaran Balai Besar untuk turut memprioritaskan pelebaran dan penataan penyempitan sungai.
"Jadi sementara ini teman-teman baru bicara mengenai pendalaman. Sepertinya belum belum berpikir masalah penyempitan. Nah hari ini sudah saya instruksikan penyempitannya juga tolong di itu," ungkapnya.
"Sudah sih, sudah pada jalan. Sebab tadi kan waktu saya tanya kapan selesainya, teman-teman Balai bilang Desember. Saya kaget, kok Desember? Cepat banget gitu. Ternyata mereka nggak ngelihat bahwa di sini ada masalah penyempitan juga," sambung Dody.
Selain masalah geometri sungai, Dody mengidentifikasi hambatan aliran air pada Kali Angke ini juga disebabkan oleh struktur lama di bawah jembatan pelintasan warga di sekitar kawasan Kembangan, Jakarta Barat yang adalah peninggalan bendung zaman Belanda.
Karena tidak adanya rekam jejak (blueprint) struktur tersebut, pemerintah berencana membongkar bagian hambatan di bawah air setelah memasang jembatan Bailey sementara. Penentuan titik jembatan sementara ini akan dikordinasikan bersama oleh Wali Kota Tangerang dan Wali Kota Jakarta Barat.
"Masalahnya ini kan bendung zaman Belanda gitu loh. Nah kita nggak punya blueprint-nya juga. Provinsi nggak punya, DKI juga gak punya, kita juga nggak punya," terang Dody.
"Jadi kita sepakat sama-sama. Sama-sama dengan Wali Kota, sama-sama dengan Wali Kota Jakarta Barat. Kita cari titik yang mana kira-kira yang memungkinkan kita pasang jembatan Bailey. Nanti setelah jembatan Bailey kita pasang, baru kita akan bongkar ini," jelasnya lagi.
(igo/fdl)
