.webp)
Koalisi Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu unggul tipis di pemilu yang digelar 27 Oktober. Namun, keunggulan itu tidak serta merta membuat Netanyahu bisa kembali memimpin. Apa sebabnya?
Komite Pemilu Pusat Israel (CEC) telah merilis hasil akhir resmi dari pemilu legislatif yang digelar 27 Oktober di mana koalisi Benjamin Netanyahu unggul atas kubu oposisi, namun gagal untuk meraih mayoritas dalam parlemen yang diperlukan untuk bisa membentuk pemerintahan.
CEC, seperti dilansir AFP dan The Times of Israel, Jumat (30/10/2026), mengumumkan hasil akhir pemilu Israel pada pagi ini waktu setempat, setelah merampungkan pemeriksaan akhir terkait adanya kesalahan atau aduan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Berdasarkan data CEC, tingkat partisipasi pemilih mencapai 77,9 persen dari jumlah pemilih yang memenuhi syarat -- sekitar 7,3 juta orang -- dengan total 5,716.655 suara yang masuk dan telah dihitung. Angka itu tercatat sebagai yang tertinggi dalam beberapa dekade terakhir.
Hasil Perolehan Pemilu Israel
Hasil akhir yang diumumkan CEC menunjukkan koalisi sayap kanan Netanyahu memenangkan total 53 kursi, dari total 120 kursi parlemen atau Knesset yang diperebutkan. Partai Likud yang menaungi Netanyahu tetap menjadi fraksi tunggal terbesar dengan menguasai 27 kursi parlemen.
Kubu oposisi yang dipimpin Gadi Eisenkot, yang merupakan ketua Partai Yashar, memenangkan 48 kursi parlemen.
Secara lengkap, hasil akhir yang diumumkan CEC menunjukkan perolehan kursi sebagai berikut: Partai Likud 27 kursi, Partai Yashar 21 kursi, B'Yachad 12 kursi, Joint List 11 kursi, Partai Demokrat 8 kursi, Partai Ra'am 8 kursi, Yisrael Beytenu 7 kursi, United Torah Judaism 7 kursi, Otzma Yehudit 7 kursi, Shas 6 kursi, dan Religious Zionism 6 kursi.
Koalisi Netanyahu terdiri atas Partai Likud, Shas, United Torah Judaism, Otzma Yehudit dan Religius Zionism. Sedangkan kubu oposisi terdiri atas Partai Yashar, B'Yachad, Partai Demokrat, dan Yisrael Beytenu.
Dengan perolehan total 53 kursi parlemen, koalisi Netanyahu memang unggul tipis atas kubu oposisi. Namun perolehan itu masih jauh dari ambang batas 61 kursi parlemen untuk mencapai mayoritas parlemen dan membentuk pemerintahan.
Koalisi Partai Arab Jadi Penentu
Di sisi lain, keberhasilan partai-partai Arab Israel, terdiri atas Joint List dan Partai Ra'am, untuk memperoleh total 19 kursi parlemen telah menorehkan rekor tertinggi sepanjang sejarah. Perolehan itu mencapai hampir dua kali lipat dibandingkan 10 kursi parlemen yang mereka pegang saat ini.
Perolehan tersebut sebenarnya lebih dari cukup untuk membawa kubu oposisi yang anti-Netanyahu mencapai mayoritas parlemen yang kuat, jika saja mereka tidak menutup kemungkinan untuk berkoalisi dengan Joint List dan Partai Ra'am.
Partai-partai Arab Israel yang berpotensi menjadi penentu dalam negosiasi koalisi selanjutnya, menjadi sasaran tuduhan kecurangan pemilu -- yang belum terbukti -- yang disebarkan oleh kubu Netanyahu pada Kamis (29/10) malam.
Tuduhan itu menuduh partai-partai Arab Israel menerima dana dari Qatar untuk "membeli suara". Joint List dan Ra'am telah membantah tuduhan tersebut. Bantahan juga disampaikan oleh otoritas Qatar. Sedangkan Eisenkot dari kubu oposisi menuduh Netanyahu berupaya "mendelegitimasi" hasil pemilu.
Dalam pernyataan pada Jumat (30/10) pagi, CEC tanpa menyinggung langsung soal tuduhan terhadap partai-partai Arab Israel, menepis klaim soal kecurangan pemilu, di tengah tuduhan adanya pendanaan asing untuk mempengaruhi pemungutan suara.
"Laporan yang beredar sepanjang hari ini sama sekali tidak berdasar," tegas Pelaksana Tugas Direktur CEC, Dean Livne.
Hasil akhir pemilu akan secara resmi diserahkan kepada Presiden Israel Isaac Herzog pada Rabu (4/11) pekan depan. Selanjutnya, Herzog akan melakukan konsultasi dengan para pemimpin partai sebelum menugaskan salah satu dari mereka untuk membentuk pemerintahan.
Tidak adanya mayoritas mutlak dalam parlemen mengisyaratkan negosiasi koalisi yang mungkin berlangsung alot dan bisa memakan waktu berminggu-minggu.
Jika tidak ada pemerintahan baru yang dapat dibentuk, maka Israel berpotensi menghadapi pemilu baru, seperti yang terjadi beberapa kali di masa lalu.
