.webp)
Hasil Pemilihan Umum (Pemilu) Israel 2026 tidak menghasilkan pemenang mayoritas suara untuk memenuhi syarat pembentukan kabinet pemerintahan. Warga Israel turun ke jalan menyuarakan agar oposisi bersekutu dengan partai-partai Arab menggulingkan Perdana Menteri (PM) Benjamin Netanyahu sebagai petahana.
Dilansir AFP, Minggu (1/11/2026), pemilu yang berlangsung pada Selasa (27/10), tidak menghasilkan pemenang yang jelas. Sebab tidak ada satu pun blok yang berhasil meraih mayoritas kursi di parlemen Israel yang beranggotakan 120 orang.
Partai-partai dengan basis pemilih Yahudi yang menentang Netanyahu memenangkan 48 kursi, sementara dua partai dengan basis pemilih Arab, Raam dan Joint List, mengamankan total 19 kursi.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Aliansi antara kedua kubu ini berpotensi memberikan blok anti-Netanyahu mayoritas yang cukup kuat, yakni 67 kursi. Namun, gagasan tersebut ditentang oleh beberapa partai di dalam blok oposisi.
Partai-partai dengan basis pemilih Arab meraih perolehan suara yang signifikan dalam pemilu. Hal ini dipicu oleh kemarahan terhadap retorika pemerintah sayap kanan Netanyahu yang menyasar komunitas Arab. Namun, pemimpin oposisi Gadi Eisenkot belum memutuskan apakah akan menjajaki koalisi dengan partai-partai tersebut.
Seorang warga yang mengikuti unjuk rasa di Tel Aviv, Ayelet Raz, menyatakan komunitas Arab, yang mencakup sekitar 20% populasi Israel, memiliki hak untuk berpartisipasi dalam politik.
"Ini adalah kesempatan terakhir untuk perubahan nyata," ujar psikolog berusia 60 tahun itu.
Ayelet juga memperingatkan bahwa Netanyahu, perdana menteri dengan masa jabatan terlama di Israel, adalah seorang manipulator ulung. "Kita perlu memberi kesempatan bagi perdamaian. Jika tidak, pertumpahan darah ini akan terus berlangsung selamanya," katanya.
Sejumlah massa demo membawa sejumlah poster ke aksi tersebut. Sekitar 500 massa aksi itu membawa poster yang beberapa diantaranya berbunyi 'Arab dan Yahudi hanya akan menang jika bersatu' dan 'Ada mayoritas untuk perubahan'.
Sementara itu, demo di Yerusalem dihadiri 100 orang. Massa juga membawa sejumlah poster yang berbunyi '67 kursi-Bersatu kita teguh, terpecah kita dapatkan Bibi' dan poster bertuliskan 'Mengapa tidak? Kecuali jika kita memang rasis?'.
 Para pengunjuk rasa membawa poster di Alun-alun Habima, Tel Aviv, pada 31 Oktober 2026, yang menyerukan pembentukan pemerintahan koalisi Yahudi-Arab menyusul pemilihan umum Israel. (AFP/JACK GUEZ) |
Partai-partai Arab tercatat hanya pernah satu kali duduk secara resmi dalam pemerintahan Israel, yakni ketika pemimpin partai Raam, Mansour Abbas, bergabung dalam koalisi yang berumur pendek, dari tahun 2021 hingga 2022. Ia telah menyatakan kesediaannya untuk melakukan hal serupa kembali.
Sementara itu, Yousef Jabareen dari aliansi Joint List mengatakan kepada AFP bahwa ia bersedia mendukung Eisenkot di parlemen tanpa harus bergabung ke dalam pemerintahannya-dengan alasan, antara lain, terkait perang di Gaza.
Demo dari Pendukung Netanyahu
Di sela-sela demonstrasi di Tel Aviv, lebih dari 100 pendukung Netanyahu menggelar aksi tandingan. Massa pendukung Netanyahu meminta agar oposisi bergabung ke Netanyahu.
"Pilih kubu kanan, atau Palestina," seru mereka, mengulangi slogan dari kampanye Netanyahu.
"Dua partai Arab itu mendukung Hamas. Mereka ingin mengubah Israel menjadi negara Arab," ujar Rebecca Schindler, 60 tahun.
Nava Rehavia, 70 tahun, mendesak Eisenkot dan Liberman untuk bergabung dengan koalisi yang dipimpin Netanyahu, seraya berkata: "Pihak Arab tidak menang, karena mereka mencuri pemilu."
Oposisi Belum Satu Suara
Sementara itu, Eisenkot yang merupakan seorang mantan kepala militer yang baru terjun ke dunia politik, memiliki pandangan yang sebagian besar sejalan dengan Netanyahu mengenai isu-isu keamanan, termasuk terkait Gaza-wilayah yang telah dihancurkan Israel hingga menjadi puing-puing sejak serangan Hamas pada 7 Oktober 2023.
Eisenkot menegaskan kembali bahwa ia hanya akan membentuk pemerintahan Zionis yang anggotanya berkomitmen untuk mengakui Israel sebagai negara Yahudi yang demokratis dan liberal. Eisenkot juga menegaskan mengakui Hamas sebagai organisasi teroris, syarat-syarat yang sebelumnya telah ditolak oleh para pemimpin Arab.
 Para pengunjuk rasa Israel menghadiri demonstrasi di luar kediaman pemimpin Partai Yashar, Gadi Eisenkot, di Herzliya, Israel, pada 29 Oktober 2026. Mereka mendesak Eisenkot untuk membentuk koalisi dengan partai-partai Arab-Israel, alih-alih membiarkan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu menjabat untuk periode berikutnya, menyusul pemilihan umum nasional Israel. (REUTERS/Nir Elias) |
Meskipun menyatakan tidak menginginkan pemerintahan yang bergantung pada daftar partai Arab, Eisenkot tidak secara eksplisit menolak dukungan eksternal dari mereka.
Yair Golan, pemimpin partai sayap kiri Democrats, dengan antusias mendukung gagasan pemerintahan yang didukung oleh partai-partai Arab-dengan menyatakan bahwa mengecualikan mereka adalah tindakan rasis.
Namun, Avigdor Liberman, pemimpin partai sayap kanan Yisrael Beitenu yang juga menentang Netanyahu, menegaskan bahwa ia tidak akan bergabung dalam koalisi yang bergantung pada partai-partai Arab, bahkan jika hanya berupa dukungan eksternal.
"Siapa pun yang ingin bergantung pada para pendukung terorisme, silakan saja. Yisrael Beitenu tidak akan terlibat," tulisnya di Facebook.
