.webp)
Ramai dibahas di meja DPR, usulan soal Pilkada diselenggarakan tanpa memilih wakil kepala daerah. Ide ini diembuskan pertama kali oleh Komisi II DPR Fraksi PKB Muhammad Khozin. Dirinya juga mengusulkan agar sang wakil nantinya langsung ditunjuk oleh kepala daerah terpilih.
Khozin beralasan, pada praktiknya, wakil kepala daerah tidak memiliki wewenang lebih dan acap kali digunakan sebagai pendulang suara semata. Soal ini, dia merasa kasihan terhadap para wakil kepala daerah tersebut.
Usulan ini menuai polemik di kalangan pejabat legislatif. Dari pihak pro, usulan ini dinilai bentuk simpati terhadap peserta pemilu. Pernyataan ini diungkapkan oleh Waketum PAN Saleh Partaonan Daulay. Meski demikian, menanggapi usulan dari anggota Komisi II DPR Fraksi PKB pemilihan kepala daerah (pilkada) hanya memilih kepala daerah tanpa wakil itu, Saleh tetap meminta adanya kajian lebih lanjut.
Lalu sejauh mana wacana ini akan mempengaruhi soliditas koalisi di level daerah? Apakah hal ini akan berdampak pada pendulangan suara pilpres? Simak ulasannya dalam detikSore!