.webp)
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan penyaluran Kredit Program Pemerintah hingga 27 Oktober 2026 telah mencapai Rp 294,6 triliun kepada 4,24 juta debitur. Angka ini melampaui total penyaluran sepanjang 2025 sebesar Rp 275,8 triliun.
"Kredit program bukan sekadar kredit bersubsidi, tetapi instrumen untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan produktivitas nasional. Keberhasilannya kita ukur dari usaha yang tumbuh, lapangan kerja yang tercipta, dan kesejahteraan keluarga yang meningkat," ujar Ailrangga dikutip dari laman resmi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Minggu (1/11/2026).
Airlangga mengatakan UMKM menjadi salah satu penggerak penting pertumbuhan tersebut, dengan Kredit Usaha Rakyat (KUR) berperan besar dalam memperluas akses pembiayaan. Porsi KUR terhadap total kredit UMKM kini mencapai 30,6%, meningkat lebih dari dua kali lipat dibandingkan 2019 sebesar 14,7%.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Adapun sepanjang 2026, KUR telah menjangkau 4,12 juta debitur dengan penyaluran Rp 265,9 triliun atau 90,1% dari target tahun ini.
Airlangga menjelaskan, sejak pertama kali program skema penjaminan KUR pada 2007, program ini bertransformasi menjadi skema subsidi bunga pada 2015, sehingga suku bunga KUR turun dari 12% menjadi 6%. Sejak 2015, penyaluran kredit program telah mencapai Rp 2.440 triliun melalui 58,1 juta akad.
Saat ini, lima skema yang selaras dengan Asta Cita-KUR, Kredit Usaha Alsintan (Kredit Alsintan), Kredit Industri Padat Karya (KIPK), Kredit Program Perumahan (KPP), dan Kredit Perempuan Prasejahtera (KPPS)-mendukung agenda swasembada pangan, penguatan industri padat karya, Program 3 Juta Rumah, serta pemberdayaan perempuan prasejahtera. Kualitas penyaluran juga terus dijaga, dimana 68% pembiayaan mengalir ke sektor produksi, dengan rasio kredit bermasalah sebesar 2,14%.
Ke depan, pemerintah akan terus memperkuat kredit program agar pembiayaan produktif semakin luas, UMKM lebih cepat naik kelas, serta integrasi data dan digitalisasi semakin kuat. Kredit Program Perumahan ditargetkan mencapai hingga Rp 50 triliun.
Sementara itu, KPPS menawarkan pembiayaan hingga Rp 15 juta dengan bunga flat 8%, tanpa agunan tambahan, dan disertai pendampingan.
"Indonesia siap berbagi pengalaman dalam membangun ekosistem kredit program. Kita tidak datang untuk sekadar menyalin model negara lain, tetapi untuk belajar dan memilih praktik terbaik yang sesuai dengan kebutuhan Indonesia. Melalui kerja sama Pemerintah, lembaga keuangan, BUMN, sektor swasta, dan mitra pembangunan, kredit program akan semakin kuat dalam mendorong pertumbuhan yang inklusif," pungkas Airlangga.
(acd/acd)
