.webp)
Kementerian Perdagangan memfasilitasi pengiriman 7 ton cabai rawit dari Probolinggo, Jawa Timur, ke Kabupaten Halmahera Utara, Maluku Utara, untuk mengurangi disparitas harga antarwilayah. Langkah ini sekaligus memperkuat ketersediaan pasokan menjelang perayaan Natal 2026 dan Tahun Baru 2027.
Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan, fasilitasi tersebut merupakan bagian dari upaya memperkuat konektivitas perdagangan antardaerah, terutama dengan menghubungkan wilayah sentra produksi dan daerah yang mengalami keterbatasan pasokan.
Melalui konektivitas tersebut, pemerintah berupaya menjaga stabilitas harga sekaligus memastikan ketersediaan barang kebutuhan pokok (bapok), khususnya menjelang Nataru. Untuk mengatasi kesenjangan harga bapok antarwilayah, Kemendag mendorong kerja sama pasokan antara daerah sentra produksi dan daerah yang membutuhkan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Melalui fasilitasi ini, kami berharap tambahan pasokan dapat menjaga keseimbangan harga, serta memastikan masyarakat memperoleh bapok dengan harga yang terjangkau," ujar Budi dalam keterangan tertulis, Senin (02/11/2026).
Sebagai tindak lanjut dari upaya tersebut, Kemendag bekerja sama dengan Bank Indonesia Perwakilan Maluku Utara untuk memfasilitasi distribusi cabai rawit ke Halmahera Utara. Pengiriman ini juga mendapat dukungan Badan Pangan Nasional (Bapanas) melalui program Fasilitasi Distribusi Pangan (FDP).
Dalam pelaksanaannya, penentuan pengiriman turut memperhatikan kondisi harga dan kebutuhan pasokan di wilayah tujuan.
"Fasilitasi ini dilakukan dengan mempertimbangkan perkembangan harga dan kebutuhan pasokan di daerah tujuan," tambah Budi.
Ia menjelaskan, pertimbangan tersebut didasarkan pada pemantauan harga melalui Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok (SP2KP) Kemendag. Berdasarkan data SP2KP pada 27 Oktober 2026, harga cabai rawit di Halmahera Utara berada di kisaran Rp150.000 per kilogram.
Pengiriman tambahan pasokan tersebut juga mendapat apresiasi dari Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara. Bupati Halmahera Utara Piet Hein Babua menilai distribusi dari Jawa Timur dapat memperlancar penyaluran komoditas dari daerah penghasil, sekaligus membantu memenuhi kebutuhan masyarakat dan mengendalikan kenaikan harga di wilayahnya.
"Pengiriman cabai ini dapat memperlancar distribusi komoditas dari daerah penghasil ke daerah yang membutuhkan. Tambahan pasokan dari Jawa Timur diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan masyarakat sekaligus menekan harga cabai yang telanjur melonjak. Kami harap, tambahan pasokan tersebut dapat menekan harga hingga di bawah Rp100.000/kg," tutur Piet.
Selain melalui penambahan pasokan, Kemendag juga mendorong fasilitasi perdagangan antardaerah sebagai salah satu langkah untuk mendukung pengendalian inflasi.
Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kemendag Iqbal Shoffan Shofwan menjelaskan, upaya tersebut dilakukan dengan mempertemukan daerah yang mengalami harga komoditas tinggi, yakni di atas harga acuan (HA) atau harga eceran tertinggi (HET), dengan daerah sentra produksi.
Melalui pendekatan tersebut, kerja sama antardaerah diharapkan dapat memperlancar distribusi komoditas sekaligus menjadi upaya pengendalian inflasi di masing-masing wilayah. Iqbal berharap kerja sama pengiriman cabai rawit dari Jawa Timur ke Halmahera Utara dapat menjadi contoh bagi daerah lain.
"Semoga kerja sama pengiriman cabai rawit dari Jawa Timur ke Halmahera Utara dapat menjadi contoh bagi pemerintah daerah lainnya dalam melaksanakan kerja sama antardaerah (KAD) sebagai salah satu upaya pengendalian inflasi di wilayah masing-masing," ucap Iqbal.
Ia menjelaskan, penguatan kerja sama antardaerah juga dilakukan melalui fasilitasi penyaluran komoditas dari wilayah yang memiliki kelebihan pasokan ke daerah yang membutuhkan.
Menurutnya, salah satu langkah konkret yang ditempuh adalah memfasilitasi penandatanganan kerja sama antara Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara dan Pemerintah Kabupaten Malang pada Senin (19/10). Kerja sama tersebut turut didukung Bank Indonesia melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID).
Agar kerja sama tersebut dapat berjalan optimal, kelancaran logistik juga menjadi perhatian dalam proses distribusi. Iqbal mengatakan, untuk mendukung kelancaran distribusi, Kemendag memperkuat koordinasi dengan Bapanas dan penyedia jasa transportasi.
Pemilihan moda transportasi selanjutnya disesuaikan dengan kebutuhan pasokan, waktu tempuh, serta efisiensi biaya. Dengan mempertimbangkan ketiga aspek tersebut, pengiriman diharapkan dapat berlangsung lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan daerah tujuan.
Di samping mengoptimalkan moda transportasi, Kemendag juga memperluas jangkauan distribusi melalui program Gerai Maritim untuk menjangkau wilayah tertinggal, terdepan, terluar, dan perbatasan (3TP). Program ini memanfaatkan Tol Laut dan Jembatan Udara serta telah menjangkau 63 kota/kabupaten melalui Tol Laut dan 12 kabupaten melalui Jembatan Udara.
Optimalisasi program Gerai Maritim tersebut tidak hanya memperluas jangkauan distribusi, tetapi juga berkontribusi terhadap penurunan harga komoditas di wilayah sasaran. Pelaksanaan program ini mencatatkan penurunan harga rata-rata sebesar 11,22 persen, yang meliputi bapok sebesar 11,63 persen dan barang penting sebesar 8,04 persen.
Sejalan dengan perluasan distribusi tersebut, Kemendag juga meningkatkan pemantauan arus barang antarpulau melalui sistem Indonesia National Single Window (INSW). Pada Januari-September 2026, pelaporan angkutan barang melalui sistem tersebut mencakup 244 pelabuhan dengan volume barang tercatat sebesar 541,26 juta ton.
Pemantauan distribusi barang kebutuhan pokok dan barang penting (bapokting) juga dilakukan melalui INATRADE. Pelaporan melalui sistem ini melibatkan 253 pelaku usaha dan mencakup 16 komoditas, sedangkan koordinasi kerja sama antardaerah telah menjangkau 18 provinsi dan 301 kabupaten/kota.
Berbagai upaya tersebut diarahkan untuk memperkuat ketersediaan pasokan sekaligus menjaga keterjangkauan harga di daerah yang membutuhkan. Iqbal menegaskan bahwa langkah tersebut diharapkan memberikan dampak terhadap kelancaran distribusi dan kestabilan harga.
"Upaya ini diharapkan dapat meningkatkan ketersediaan pasokan di daerah yang membutuhkan, menekan kesenjangan harga antarwilayah, serta menjaga keterjangkauan harga bagi masyarakat," tutup Iqbal.
Melalui fasilitasi pengiriman, penguatan kerja sama antardaerah, serta pemantauan distribusi, Kemendag terus berupaya menjaga kelancaran pasokan kebutuhan pokok di berbagai wilayah. Langkah tersebut diharapkan dapat mengurangi disparitas harga sekaligus memastikan kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi, khususnya menjelang Nataru.
(anl/ega)
