.webp)
Wakil Menteri Agama (Wamenag) Romo Muhammad Syafi'i meminta agar pelaku kekerasan seksual di lingkungan pesantren dituntut dengan hukuman berat hingga blacklist dari dunia pendidikan. Menurut penuturannya, sikap itu sudah ia bicarakan dengan Jaksa Agung dan menghasilkan kesepahaman.
"Sampai saya ke Jaksa Agung dan sudah ada kesepahaman karena pelaku yang terbukti secara hukum tuntutannya harus yang paling berat. Jadi kalau dituntut 5 sampai 9 tahun (hukumannya 9 tahun), 8 sampai 12 tahun, dan blacklist, jangan lagi di posisi itu. Terutama dia guru atau ustad di pesantren, sudah haram hukumnya," katanya, dikutip dari situs resmi Kementerian Agama, Jumat (6/11/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Wamenag menilai penegakan hukum yang tegas harus dilakukan agar menimbulkan efek jera serta mencegah kejadian serupa terulang. Ia meminta aparat penegak hukum menjatuhkan hukuman maksimal kepada pelaku kekerasan di lembaga pendidikan, termasuk pesantren.
Selain itu, Wamenag juga meminta pelaku tidak diberi kesempatan untuk kembali menjadi pengasuh, guru, atau kiai. Kemenag juga berwenang menjatuhkan sanksi administratif berat kepada lembaga yang terbukti terlibat dalam kasus kekerasan seksual. Sanksi itu berupa pencabutan izin operasional pesantren.
Wamenag juga mengingatkan bahwa orang tua menitipkan anak ke pesantren dengan harapan yang besar. Kepercayaan itu harus dijaga dan tidak boleh dikhianati oleh pihak yang seharusnya mendidik dan melindungi.
"Ini tidak main-main. Orang yang datang mengantarkan anaknya ke pesantren ingin anaknya menjadi baik dan dididik dengan benar. Jangan sampai anak yang dititipkan dengan harapan menjadi lebih baik justru rusak karena perilaku pengasuhnya," sambung Wamenag.
Dia turut menegaskan pesantren harus jadi lingkungan pendidikan yang aman dan nyaman bagi seluruh santri. Dengan begitu, setiap bentuk kekerasan harus ditindak tegas tanpa toleransi.
Hal itu disampaikan Wamenag ketika memberi pembinaan kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kantor Wilayah Kemenag Provinsi Aceh. Ia juga meminta seluruh pegawai ikut berperan menjaga integritas lembaga pendidikan keagamaan dan memperkuat pengawasan.
Menurutnya, kepercayaan masyarakat terhadap pesantren hanya dapat terjaga jika keselamatan dan masa depan santri menjadi prioritas.
