.webp)
Dunia maya kembali dihebohkan oleh sebuah pusaran kontroversi yang menyeret lingkaran pejabat tinggi negara. Kali ini, sorotan tajam mengarah ke Kementerian Pekerjaan Umum (PU) setelah sebuah unggahan di platform media sosial Threads mendadak viral dan menjadi perbincangan hangat warganet.
Kasus ini bermula dari cuitan akun Threads @lutfiahmadhuda yang mengungkap perilaku tidak terpuji dari seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Kementerian PU. Ironisnya, sosok yang disorot tersebut bukan pegawai sembarangan, ia adalah Gusti Eka Damarwana, salah satu putra Wakil Menteri Pekerjaan Umum, Diana Kusumastuti.
Jejak Digital Masa Lalu dan Isu Nepotisme yang Membara
Berdasarkan penelusuran dari tangkapan layar yang dibagikan di media sosial dan ramai dibahas di linimasa, kontroversi ini tidak hanya berpusat pada satu isu saja.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Netizen di media sosial membongkar kembali jejak digital sang anak Wamen PU yang diduga memuat narasi menjelekkan atau menyerang Presiden Prabowo Subianto, termasuk kemunculan tagar bernada miring seperti #tangkapprabowo yang dikaitkan aktivitas masa lalunya (pada periode pemilu sebelumnya, yakni tahun 2014 dan 2019).
Tak berhenti di situ, unggahan itu seolah membuka kotak Pandora soal dugaan praktik nepotisme di tubuh instansi pelat merah. Sang pemilik akun menyoroti langkah Wamen Diana Kusumastuti yang disebut-sebut memboyong kedua putranya untuk berdinas dan berkarier di Kementerian PU.
Hal itu sontak memantik pertanyaan publik tentang komitmen instansi pemerintah terhadap prinsip-prinsip meritokrasi dan semangat anti-nepotisme yang seringkali digaungkan.
Pengakuan "Buta Medsos" Menteri Dody
Di tengah panasnya perbincangan publik mengenai dugaan penghinaan terhadap kepala negara dan isu kolusi keluarga di kementeriannya, Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo justru mengaku kaget.
Saat dikonfirmasi oleh awak media usai membuka acara Seminar Nasional Bendungan Besar 2026 di Universitas Brawijaya, Kota Malang, Jumat sore (6/11), Menteri Dody secara terbuka mengaku sama sekali tidak tahu menahu soal kehebohan tersebut.
Alasannya cukup menggelitik sekaligus mencerminkan jurang generasi kepemimpinan masa kini: ia mengaku sudah puluhan tahun tidak pernah menyentuh media sosial.
"Jadi saya sudah 60 tahun tidak main medsos. Jadi saya enggak tahu," ucap Dody kepada para jurnalis di Kota Malang.
Kendati demikian, Menteri Dody tidak lantas menutup mata atau mengambil sikap pasif. Ia memastikan bahwa pihak kementerian akan bergerak melakukan penyelidikan mendalam guna menguji kebenaran dari informasi yang berseliweran di dunia maya.
Ia menegaskan bahwa institusi pemerintahan tidak bisa serta-merta menjatuhkan sanksi atau mengambil langkah hukum hanya berdasarkan desas-desus atau tangkapan layar di media sosial tanpa verifikasi otentik.
"Nanti kita lihat dulu, kan enggak bisa kemudian semena-mena berdasarkan informasi dari Threads. Mesti kita gali dulu lebih dalam. Apakah memang seperti itu," tegasnya.
Menteri Dody juga menggarisbawahi bahwa sebagai bagian dari aparatur sipil negara, setiap langkah administratif maupun penjatuhan sanksi disiplin harus berpijak pada bukti formal yang valid, bukan sekadar asumsi atau "katanya".
Jika dalam proses investigasi internal terbukti ada pelanggaran aturan disiplin ASN maupun indikasi keterlibatan institusi luar, pihak kementerian memastikan akan memproses sesuai standar operasional prosedur (SOP) yang berlaku, bahkan membuka ruang bagi keterlibatan aparat penegak hukum.
