Pemerintah tengah menyiapkan skema baru Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) BPJS Kesehatan. Melalui rancangan tersebut, masyarakat yang berpeluang mendapatkan bantuan iuran kesehatan akan diperluas hingga kelompok desil 8 berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menjelaskan, rancangan tersebut masih dalam tahap simulasi dan pembahasan bersama Kementerian Kesehatan serta BPJS Kesehatan. Pembagian tanggung jawab pembiayaan nantinya akan disesuaikan dengan kelompok desil masyarakat.

Lantas, seperti apa skema baru PBI JK 2026? Siapa saja yang berhak menerima bantuan iuran BPJS Kesehatan, dan bagaimana cara mengecek status kepesertaannya? Simak ulasan selengkapnya berikut ini!

Apa Itu PBI JK?

PBI JK merupakan singkatan dari Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan. Program ini adalah bantuan pemerintah untuk membayarkan iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) melalui BPJS Kesehatan bagi masyarakat miskin dan tidak mampu.

Bantuan tersebut tidak diberikan dalam bentuk uang tunai kepada penerima. Pemerintah langsung membayarkan iuran BPJS Kesehatan setiap bulan, sehingga peserta dapat menggunakan BPJS tanpa harus mengeluarkan biaya iuran secara mandiri.

Melalui program ini, peserta PBI JK dapat memanfaatkan fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan, mulai dari puskesmas, klinik, hingga rumah sakit sesuai ketentuan. Adapun hak pelayanan rawat inap yang diterima adalah di kelas 3.

Kelompok masyarakat miskin dan rentan miskin menjadi sasaran utama program tersebut agar tetap mendapatkan perlindungan kesehatan meskipun memiliki keterbatasan ekonomi.

Skema Baru PBI JK 2026

Saat ini, pemerintah tengah menyiapkan perubahan skema pembiayaan PBI JK dengan memperluas cakupan penerima hingga desil 8 DTSEN.

Sebelumnya, bantuan PBI JK diberikan kepada masyarakat yang tercatat berada di desil 1 hingga desil 5. Dalam rancangan baru ini, pembiayaan tidak lagi sepenuhnya bertumpu pada pemerintah pusat. Melainkan dibagi berdasarkan kelompok desil antara pemerintah pusat, provinsi, serta kabupaten/kota.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf menjelaskan, pembagian tanggung jawab pembiayaan yang disimulasikan terdiri atas tiga kelompok.

"Jadi ini perlu saya sampaikan di awal bahwa apa yang kami sampaikan ini masih dalam tahap simulasi dan pembahasan. Kita terus mendalami, ada beberapa skema, salah satunya adalah ini," kata Gus Ipul dalam konferensi pers di Kantor Kemensos, Jakarta, Selasa (3/11/2026).

Dalam keterangannya sebagaimana dilansir dari laman resmi Kementerian Sosial (Kemensos), pembagian pembiayaan yang direncanakan adalah sebagai berikut:

1. Desil 1-4: Iuran PBI JK ditanggung pemerintah pusat melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

2. Desil 5-6: Iuran PBI JK menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten/kota melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

3. Desil 7-8: Iuran PBI JK ditanggung pemerintah provinsi melalui APBD provinsi.

Dalam simulasi tersebut, pemerintah menggunakan asumsi besaran iuran jaminan kesehatan sebesar Rp42.000 per orang setiap bulan.

Untuk kelompok desil 1-4, jumlah penerima manfaat diperkirakan mencapai 104,15 juta jiwa dengan kebutuhan anggaran sekitar Rp52,49 triliun per tahun. Pembiayaannya akan ditanggung pemerintah pusat.

Sementara itu, kelompok desil 5-6 diproyeksikan mencakup 46,06 juta jiwa dengan kebutuhan anggaran sekitar Rp23,22 triliun per tahun.

Adapun kelompok desil 7-8 diperkirakan mencakup 37,84 juta jiwa dengan kebutuhan anggaran sekitar Rp19,07 triliun per tahun.

Dengan demikian, total masyarakat yang diproyeksikan memperoleh jaminan kesehatan melalui skema pembiayaan pemerintah tersebut mencapai sekitar 188 juta jiwa. Kebutuhan anggaran keseluruhan diperkirakan sebesar Rp94,78 triliun per tahun.

"Jadi totalnya Desil 1-8 ada Rp188,05 juta jiwa, anggarannya yang dibutuhkan adalah Rp94,78 triliun. Komposisinya APBN 55 persen, kabupaten-kota 25 persen, provinsi 20 persen, jadi ini kira-kira gambarannya seperti itu," ujar Gus Ipul.

Meski demikian, pemerintah menegaskan bahwa rancangan tersebut belum menjadi kebijakan final. Selain itu, tidak seluruh masyarakat yang masuk desil 1-8 otomatis memperoleh bantuan iuran.

Sebagian di antaranya sudah mendapatkan jaminan kesehatan melalui perusahaan tempat bekerja atau telah menjadi peserta mandiri BPJS Kesehatan kelas I dan II.

Siapa yang Berhak Menerima PBI JK?

Dalam skema yang selama ini berlaku, penerima PBI JK diprioritaskan bagi masyarakat yang masuk kelompok desil 1 hingga 5 berdasarkan DTSEN.

Desil 1 merupakan kelompok masyarakat dengan tingkat kesejahteraan paling rendah atau sangat miskin. Sementara desil 2 hingga 4 mencakup kelompok masyarakat miskin. Adapun desil 5 merupakan kelompok masyarakat yang tergolong rentan miskin.

Melalui rancangan skema baru, cakupan perlindungan kesehatan direncanakan diperluas hingga masyarakat desil 8. Artinya, kelompok masyarakat yang sebelumnya berada di luar sasaran utama bantuan iuran berpeluang mendapatkan jaminan kesehatan melalui pembagian pembiayaan pemerintah pusat dan daerah.

Namun, perluasan tersebut tidak berarti semua penduduk desil 1-8 otomatis menjadi peserta PBI JK. Pemerintah memperhitungkan masyarakat yang sudah mendapatkan jaminan kesehatan dari pemberi kerja maupun peserta mandiri kelas I dan II.

Berdasarkan hasil pemetaan Kemensos, jumlah penduduk pada desil 1-8 mencapai 223,4 juta jiwa. Dari jumlah tersebut, sekitar 188 juta jiwa atau 84 persen diproyeksikan dapat diusulkan menjadi peserta yang iurannya dibayarkan pemerintah.

Sementara itu, sekitar 35,3 juta jiwa lainnya telah mendapatkan jaminan kesehatan melalui pemberi kerja atau tercatat sebagai peserta mandiri kelas I dan II.

Gus Ipul juga menyebutkan, masyarakat yang mengalami perubahan kelompok desil setelah pemutakhiran data tetap ditargetkan menjadi penerima PBI JK.

Meski begitu, masyarakat perlu menunggu keputusan resmi pemerintah terkait penerapan skema baru, termasuk ketentuan teknis penetapan penerima dan pembagian pembiayaan.

Cara Mengecek Status Penerima PBI JK

Masyarakat dapat mengecek status kepesertaan PBI JK melalui sejumlah layanan resmi BPJS Kesehatan maupun Kementerian Sosial.

Berikut beberapa cara mengecek status penerima PBI JK:

1. Melalui Aplikasi Mobile JKN

• Unduh aplikasi Mobile JKN melalui Google Play Store atau App Store.
• Login menggunakan NIK dan kata sandi yang telah terdaftar.
• Buka bagian profil peserta pada halaman utama.
• Jika kepesertaan aktif, akan muncul keterangan bahwa seluruh anggota keluarga terlindungi.
• Klik bagian tersebut untuk melihat detail status kepesertaan setiap anggota keluarga.

2. Melalui WhatsApp PANDAWA

• Simpan nomor WhatsApp PANDAWA BPJS Kesehatan di 0811-8750-400.
• Kirim pesan "Halo" untuk memulai percakapan.
• Pilih menu pengecekan status kepesertaan.
• Masukkan nomor BPJS Kesehatan atau NIK sesuai petunjuk.
• Tunggu balasan sistem yang menampilkan informasi status kepesertaan.

3. Melalui Aplikasi Cek Bansos Kemensos

• Unduh aplikasi Cek Bansos melalui Google Play Store atau App Store.
• Buka aplikasi dan masukkan data diri sesuai petunjuk.
• Lakukan pencarian berdasarkan identitas yang diminta.
• Periksa hasil pencarian untuk mengetahui status penerimaan bantuan.

4. Melalui Website Cek Bansos

• Buka situs resmi Cek Bansos Kemensos di https://cekbansos.kemensos.go.id/.
• Masukkan NIK atau data identitas sesuai kolom yang tersedia.
• Ikuti petunjuk pengecekan pada halaman tersebut.
• Klik tombol pencarian dan tunggu hasilnya ditampilkan.

Masyarakat yang ingin memastikan status kepesertaan BPJS Kesehatan juga dapat menghubungi layanan resmi BPJS Kesehatan atau mendatangi kantor cabang terdekat.

Demikian ulasan mengenai skema baru PBI JK 2026 yang direncanakan memperluas cakupan penerima hingga desil 8. Perlu diingat, kebijakan tersebut masih dalam tahap simulasi, sehingga masyarakat perlu menunggu pengumuman resmi pemerintah terkait penerapannya. Semoga membantu!