.webp)
Kebijakan pemerintah mengurangi ekspor gas ke Singapura mendapat penilaian positif dari sejumlah akademisi. Langkah yang diambil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sekaligus Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi, Bahlil Lahadalia, dinilai tepat di tengah meningkatnya kebutuhan energi dalam negeri.
Ekonom Robert R. Winerungan menilai, pemerintah perlu mengutamakan pemenuhan kebutuhan gas untuk industri dan pembangkit listrik nasional sebelum memasok kebutuhan ekspor. Kebijakan itu dinilai sejalan dengan visi Presiden Prabowo Subianto untuk mewujudkan kemandirian energi.
"Saya kira keputusan pemerintah itu cukup bijak untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri dalam rangka ketahanan energi. Kita jangan sampai terus melakukan ekspor ketika industri dalam negeri justru mengalami kekurangan pasokan energi," ujar Robert, Selasa (27/10/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurut pakar dari Universitas Negeri Manado (Unima) ini, pemanfaatan gas untuk kebutuhan industri domestik berpotensi memberikan nilai ekonomi lebih besar daripada menjualnya dalam bentuk bahan mentah ke luar negeri. Pasokan gas dengan harga kompetitif dapat menekan biaya produksi, meningkatkan daya saing produk nasional, serta mendorong pengembangan industri pengolahan yang menghasilkan barang bernilai tambah tinggi.
"Saya kira dengan kita menggunakan gas untuk kebutuhan dalam negeri itu malah lebih hemat. Barang-barang kita akan dibuat lebih efisien dan bisa dijual dengan harga lebih murah. Industri kita juga akan semakin bagus, yang kita ekspor nantinya barang yang sudah jadi dengan nilai tambah tinggi," jelasnya.
Senada, pakar kebijakan publik Universitas Katolik Parahyangan (Unpar), Kristian Widya Wicaksono, menilai pengurangan ekspor gas selaras dengan prinsip pengelolaan sumber daya alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sebagaimana diamanatkan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945. Ia juga merujuk Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang mengatur prioritas pemenuhan kebutuhan gas dalam negeri.
"Dari perspektif kebijakan publik, keputusan mengurangi ekspor gas untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri perlu dilihat sebagai upaya mengatur kembali pemanfaatan sumber daya alam agar manfaat ekonominya lebih besar bagi masyarakat Indonesia," kata Kristian.
Meski mendukung kebijakan tersebut, Kristian mengingatkan pemerintah agar memastikan gas yang dialihkan dari ekspor benar-benar dimanfaatkan secara optimal oleh industri dan pembangkit listrik. Hal itu perlu didukung kesiapan infrastruktur, jaringan distribusi, dan pengawasan yang memadai.
Menurutnya, keberhasilan kebijakan tidak cukup diukur dari penurunan volume ekspor. Pemerintah juga perlu memastikan adanya dampak nyata bagi masyarakat, mulai dari peningkatan produktivitas industri hingga penciptaan lapangan kerja.
"Menurut saya, ukuran keberhasilan kebijakan ini harus terletak pada hasil yang dapat dirasakan publik, bukan sekadar berkurangnya volume ekspor. Pemerintah perlu mengumumkan sasaran yang terukur, seperti peningkatan keandalan pasokan listrik, penurunan gangguan produksi industri, dan perluasan akses energi," tegasnya.
Pemerintah diketahui akan mengurangi ekspor gas pipa ke Singapura sebesar 31 billion British thermal unit per day (BBtud), atau sekitar 8 persen. Robert menilai pengurangan sebesar itu relatif kecil sehingga diperkirakan tidak memberikan tekanan signifikan terhadap perekonomian Singapura.
Sementara itu, Kristian berpandangan kepentingan energi nasional tetap dapat berjalan beriringan dengan kepastian hukum dalam perdagangan. Namun, pemerintah harus memastikan kebijakan pengurangan ekspor tersebut sesuai dengan ketentuan kontrak yang berlaku.
Sebelumnya, Bahlil menegaskan pemerintah tetap menghormati komitmen perdagangan dengan Singapura. Ia menjelaskan, dari total ekspor gas pipa Indonesia sebesar 409,55 BBtud, pasokan yang dikurangi hanya 31 BBtud atau sekitar 8 persen.
Menurut Bahlil, pengurangan tersebut masih berada dalam batas minimum kontrak yang diperbolehkan. Hal itu disampaikan dalam konferensi pers di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Senin (26/10/2026).
"Tetapi atas arahan Bapak Presiden Prabowo, negara kita adalah negara yang menghargai kontrak, aturan. Jadi jangan ajari Indonesia terhadap komitmen untuk menjaga, menghargai kontrak. 31 yang kita potong itu adalah masih di batas kontrak minimum," ujar Bahlil.
Bahlil menjelaskan, keputusan mengurangi ekspor gas dipengaruhi dua faktor utama, yakni pemeliharaan fasilitas produksi atau shutdown serta meningkatnya kebutuhan energi domestik. Pemerintah memprioritaskan pasokan gas untuk mendukung operasional pembangkit listrik PT PLN dan kebutuhan industri nasional agar kegiatan ekonomi tetap berjalan.
"Dan ini terjadi karena pertama adalah terjadi pemeliharaan, shutdown. Yang kedua adalah memang ada kebutuhan domestik," pungkas Bahlil.
