.webp)
Fraksi Demokrat-NasDem Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bali mempertanyakan realisasi dana transfer APBD 2026 yang hanya mencapai Rp 88 miliar dari target sebesar Rp 407 miliar.
Anggota Fraksi Demokrat-NasDem DPRD Bali, I Gede Ghumi Asvatham, mempertanyakan faktor penyebab persoalan tersebut saat menyampaikan pandangan umum dalam rapat paripurna di DPRD Bali, Senin (14/9/2026).
"Apa faktor penyebab realisasi Dana Transfer Pemerintah Daerah sangat kecil, apakah pencapaian kinerja daerah dianggap kurang mendukung program Pemerintah Pusat, sehingga penghargaannya menjadi kecil. Mohon penjelasan," tanya Ghumi.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Selain dana transfer, Ghumi mempertanyakan realisasi retribusi daerah yang baru mencapai 37 persen atau Rp 230 miliar dari target sebesar Rp 614 miliar. Sementara itu, pada APBD Perubahan 2026, target retribusi daerah ditingkatkan menjadi Rp 649 miliar.
"Apakah kecilnya realisasi di atas disebabkan oleh rendahnya aktivitas pelayanan, kelemahan sistem pungutan atau penetapan target yang tinggi dan kenapa targetnya dinaikkan lagi," heran Ghumi.
Fraksi Demokrat-NasDem juga menyoroti belanja operasi yang menjadi komponen belanja terbesar dalam anggaran belanja daerah. Ghumi menyampaikan belanja operasi yang semula dianggarkan sebesar Rp 5,2 triliun meningkat menjadi Rp 5,4 triliun.
"Bagaimana Saudara Gubernur memastikan belanja tersebut tetap efisien dan tidak mengurangi ruang fiskal untuk pembangunan infrastruktur dan program-program yang bersifat produktif?," tanya politikus asal Jembrana itu.
Hal serupa juga terjadi pada belanja modal yang belum mencapai target. Realisasi belanja modal baru mencapai 16 persen atau Rp 129 miliar lebih dari anggaran Rp 806 miliar. Pada APBD Perubahan 2026, anggaran tersebut naik menjadi Rp 841 miliar.
"Apa penyebab rendahnya realisasi tersebut dan bagaimana strateginya untuk memastikan Belanja Modal dapat terealisasi secara optimal sampai akhir tahun 2026," jelas Ghumi.
Fraksi Demokrat-NasDem memprediksi ada program kegiatan yang dibiayai dari belanja modal tidak tuntas dan terlaksana, kemudian dilanjutkan dalam anggaran perubahan.
"Hal ini tergambar sebagai strategi untuk mendapatkan sumber Dana SILPA, disamping dana kelebihan realisasi PAD diatas target dan Dana Sisa Tender, untuk menutupi defisit anggaran," ungkap dia.
