.webp)
Pemerintah Daerah (Pemda) DIY akan memberlakukan kawasan Malioboro Full Pedestrian 24 jam mulai akhir November. Pedagang Teras Malioboro pun menyampaikan beberapa usulan, termasuk soal penyediaan fasilitas transportasi gratis buat wisatawan dari lokasi parkir.
Salah satu perwakilan pedagang Teras Malioboro, Slamet Santoso, mengatakan tuntutan pihaknya yang paling utama adalah soal transportasi wisatawan. Masalah ini telah ia sampaikan ke pemerintah daerah.
"Masalah transportasi yang saya sampaikan masih belum bisa memenuhi atau infrastruktur terkait dengan masalah parkiran," jelas Slamet saat dihubungi, Senin (6/7/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Slamet bilang, dengan ditutupnya tempat khusus parkir (TKP) Abu Bakar Ali dan dilarangnya bus besar parkir di TKP Senopati, masih belum ada solusi serius untuk mengakomodir wisatawan menuju Malioboro.
"Nah sampai sekarang kan belum memadai. Lha kami kan sedang menuntut bahwa pemerintah provinsi kalau seandainya full pedestrian Malioboro, tolonglah untuk parkir-parkir harus disiapkan lebih dahulu," ujarnya.
Saat ini, menurutnya, praktis hanya TKP Ngabean yang bisa menampung bus bus besar wisatawan, itu pun sangat terbatas. Terlebih lagi, jarak antara TKP Ngabean ke Malioboro dirasa Slamet terlampau jauh.
Slamet mengatakan, harus ada shuttle yang memfasilitasi para wisatawan dari titik-titik parkir bus ke Malioboro secara gratis. Agar wisatawan tidak menghapus Malioboro dari daftar destinasi yang akan dikunjungi.
"Saya pernah, saya amati sendiri para wisatawan yang parkir di Ngabean jalan kaki menuju Teras Malioboro. Itu dalam kondisi terang, nggak apa-apa kalau nggak musim hujan ya. Nah, pada saat itu hujan deras. Nah, saya juga kasihan juga to, dengan jarak yang jauh, dengan kondisi hujan-hujanan, mereka hanya ingin berbelanja di Teras Malioboro," ujar Slamet.
"Lha kalau lama-kelamaan hal itu terus terjadi seperti itu, tidak menutup kemungkinan nanti lama-lama Teras Malioboro akan ditinggalkan oleh wisatawan. Karena kendalanya jauh, dijangkau harus jalan kaki. Infrastruktur yang saya tuntut ke pemerintah, ya harus ada shuttle, paling tidak yang harus disiapkan pemerintah dan tidak berbayar," harapnya.
Diberitakan sebelumnya, Pemda DIY terus mematangkan persiapan kawasan Malioboro Full Pedestrian yang ditargetkan mulai berlaku penuh pada akhir November 2026. Berbagai skema tengah digodok, termasuk skema parkir kendaraan.
Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DIY Chrestina Erni Widyastuti menjelaskan terkait urusan parkir, arah kebijakan pihaknya bukan memperbanyak kantong parkir di dalam kawasan inti Malioboro.
"Namun memperkuat konsep park and ride dan park and walk," jelas Erni saat dihubungi, Jumat (3/7/2026).
"Paradigma yang kami bangun adalah park once, experience more, yaitu pengunjung cukup memarkir kendaraan di kawasan penyangga, kemudian melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki, menggunakan TransJogja, moda transportasi tradisional, maupun moda ramah lingkungan lainnya," sambungnya.
Untuk itu, lanjut Erni, pihaknya lebih berfokus untuk pengembangan kapasitas parkir pada kantong-kantong parkir di luar kawasan inti Malioboro. Selain itu, kantong-kantong parkir juga akan didukung dengan sistem parkir pintar (smart parking).
"Melalui sistem ini masyarakat nantinya dapat mengetahui ketersediaan ruang parkir secara real time, memperoleh navigasi menuju lokasi parkir terdekat, serta memanfaatkan sistem pembayaran digital," terangnya.
"Dengan demikian kendaraan tidak perlu berputar-putar mencari tempat parkir yang justru menambah kemacetan dan emisi," imbuh Erni.
Selain itu, Dishub juga akan memperkuat sistem integrasi layanan Trans Jogja untuk menjadi tulang punggung mobilitas menuju Malioboro.
"Termasuk peningkatan konektivitas halte, kemudahan perpindahan moda, serta peningkatan kualitas layanan. Target kami bukan sekadar menyediakan ruang parkir yang lebih banyak, tetapi membangun sistem mobilitas yang lebih efisien, nyaman, dan berkelanjutan," pungkasnya.
