.webp)
Sebanyak 5.715 Aparatur Sipil Negara (ASN) berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat bakal diangkat menjadi PPPK Penuh Waktu.
Perubahan status itu sesuai kebijakan pemerintah pusat yang disampaikan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi, tentang peningkatan status PPPK Paruh Waktu secara bertahap mulai 1 Januari 2027.
Berdasarkan data SMART Profile BKPSDM Kabupaten Bandung Barat per 9 November 2026, jumlah PPPK Paruh Waktu di lingkungan Pemkab Bandung Barat mencapai 5.715 pegawai. Rinciannya sebanyak 3.187 merupakan tenaga teknis, 2.030 sebagai guru, dan 498 sebagai tenaga kesehatan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Soal itu kami tentunya menyambut baik. Sedang dibahas dulu bagaimana skemanya karena kan dimulai nanti 1 Januari 2027 secara bertahap," kata Bupati Bandung Barat, Jeje Ritchie Ismail saat dikonfirmasi, Selasa (10/11/2026).
Perubahan status PPPK Paruh Waktu menjadi Penuh Waktu mengacu pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 9 Tahun 2026. Dalam regulasi tersebut, peningkatan status mempertimbangkan sejumlah aspek, di antaranya kebutuhan pegawai, ketersediaan anggaran, serta hasil evaluasi kinerja.
"Pelaksanaannya akan mengikuti mekanisme dan ketentuan yang ditetapkan pemerintah pusat. Sekarang kita akan melakukan pemetaan kebutuhannya dulu dengan jumlah eksisting," kata Jeje.
Di sisi lain, pengangkatan PPPK Paruh Waktu menjadi Penuh Waktu juga mesti tetap memperhatikan kemampuan anggaran daerah. Sebab nantinya gaji ASN menjadi kewajiban pemerintah daerah.
"Kita akan mengikuti arahan dari pemerintah pusat, tentunya tetap memperhatikan kemampuan fiskal daerah juga. Sehingga memang sesuai arahan pengangkatan ini dilakukan secara bertahap," kata Jeje.
