.webp)
Ketua DPR RI Puan Maharani menyinggung soal penyalahgunaan alat negara untuk mengancam para pimpinan negara di Indonesia. Puan mengapresiasi Polri yang sigap menangani kasus penyadapan kepada Presiden Prabowo Subianto.
Hal itu dikatakan Puan dalam pidatonya di rapat paripurna ke-11 masa persidangan II 2026-2027, Selasa (10/11/2026). Puan awalnya menyinggung soal Indonesia dihadapkan pada tantangan penyalahgunaan alat negara.
"Kita dihadapkan juga pada tantangan penyalahgunaan alat kekuasaan negara yang dapat mengancam hak-hak warga negara, bahkan mengancam para pimpinan nasional," kata Puan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Untuk itu, Puan menegaskan DPR memastikan kewenangan dan kekuasaan harus digunakan untuk kepentingan nasional. Barulah Puan mengapresiasi tindakan Polri yang mengusut kasus penyadapan ke Prabowo.
"DPR RI mengapresiasi tindakan kepolisian yang sigap dalam menangani kasus penyadapan Presiden Republik Indonesia," sebutnya.
Puan menyebutkan kewenangan negara tak boleh disalahgunakan untuk kepentingan yang salah. Aparat penegak hukum, menurut dia, harus bekerja profesional.
"Aparat penegak hukum harus bekerja secara profesional, independen, dan tidak menjadi alat kekuasaan siapa pun. DPR RI mendukung upaya kepolisian melakukan pengusutan secara transparan dan profesional untuk mengungkap kasus penyadapan Presiden Republik Indonesia," ujarnya.
4 Jenderal Jadi Tersangka
Sebagaimana diketahui, Polri menetapkan empat orang sebagai tersangka kasus dugaan penyadapan secara ilegal, penghapusan data elektronik, dan illegal access. Salah satu tersangka adalah mantan Kepala Staf Kepresidenan Listyo Sigit Prabowo (LSP).
"Penyidik telah menetapkan terhadap tiga orang tersangka dengan inisial LSP, ASN, dan EH," ujar Kabareskrim Komjen Asep Safrudin dalam konferensi pers di Bareskrim Polri, Jakarta, Selasa (3/11).
Tersangka lain ialah Kadivkum Polri Irjen Ahrie Sonta (AHN) dan Irjen Eko Hadi Santoso (EH). Salah satu yang disadap ialah Presiden Prabowo Subianto.
"Diduga telah melakukan telah melakukan penyadapan ilegal terhadap nomor Presiden Republik Indonesia," ujarnya.
Lihat juga Video Yusril Tegaskan Tak Perlu Satgas Usut Kasus Penyadapan Prabowo
