.webp)
Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) RI akhirnya buka suara mengenai rancangan skema penahanan dan pencairan dana umrah melalui rekening penampungan (escrow account). Kemenhaj menegaskan kebijakan tersebut dirancang khusus demi melindungi dana calon jemaah serta mencegah praktik penipuan (fraud) yang kerap dilakukan Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU).
Direktur Jenderal Bina Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Puji Raharjo, menjelaskan bahwa selama ini dana yang disetorkan calon jemaah umrah berada di bawah penguasaan penuh travel umrah tanpa adanya mekanisme perlindungan yang ketat.
"Selama ini, jemaah umrah menyetor biaya umrah ke PPIU. Semua biaya yang disetorkan di bawah penguasaan penuh PPIU. Kami melihat, tidak ada perlindungan terhadap dana yang disetorkan," kata Puji Raharjo dalam pernyataan tertulisnya kepada detikcom, Rabu (11/11/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Puji menyoroti celah kebebasan penggunaan uang jemaah yang kerap berujung pada kasus penelantaran hingga penipuan berantai.
"PPIU dengan bebas menggunakan dana tersebut untuk apa saja. Di sinilah potensi fraud dapat terjadi. Biaya yang disetorkan digunakan untuk non-operasional umrah, membayar layanan jemaah yang daftar sebelumnya, bahkan digunakan untuk investasi dan keperluan pribadi. Sehingga kami memandang perlunya pelindungan terhadap dana tersebut," tegasnya.
Cara Kerja Skema Escrow Account
Puji membeberkan bahwa skema escrow account merupakan praktik umum dalam transaksi bisnis untuk menjamin keamanan pihak pembeli maupun penjual. Lewat skema ini, calon jemaah tetap menyetorkan uang ke rekening PPIU di bank, namun dananya dipisah secara ketat dari rekening operasional travel.
Pencairan dana dilakukan secara bertahap:
- 75 Persen Pertama: Dana di escrow account baru di-release (dicairkan) ke rekening operasional PPIU setelah jemaah tiba di Arab Saudi.
- 25 Persen Sisanya: Dicairkan ke rekening operasional PPIU setelah jemaah berhasil kembali ke Tanah Air.
"Dengan skema ini, dana jemaah terlindungi, dapat dikembalikan jika jemaah tidak diberangkatkan, ditelantarkan di Arab Saudi, atau tiket kepulangannya tidak valid," papar Puji.
Ia juga menambahkan bahwa aturan baru ini menuntut seluruh PPIU memiliki ketahanan modal kerja yang cukup sebelum memberangkatkan jemaah, alih-alih hanya mengandalkan uang setoran mentah jemaah. Langkah ini dinilai penting untuk menciptakan ekosistem industri umrah yang sehat di Indonesia.
Penolakan Keras dari AMPHURI
Langkah Kemenhaj menelurkan skema 75%-25% ini sebelumnya mendapat gelombang penolakan dari asosiasi travel umrah. Dewan Pengurus Pusat Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (DPP AMPHURI) menilai mekanisme penahanan dana hingga jemaah berangkat justru akan melumpuhkan bisnis travel umrah, terutama skala menengah dan kecil.
Sekretaris Jenderal DPP AMPHURI, H. A. Zaky Zakaria Anshary, mempertanyakan bagaimana travel bisa melunasi tiket pesawat, hotel, hingga transportasi di Saudi jika dananya baru boleh cair saat jemaah tiba di lokasi tujuan.
"Dalam praktiknya, sebagian besar komponen perjalanan umrah harus dibayar jauh sebelum keberangkatan. Apabila seluruh dana jemaah ditahan, perusahaan harus menyediakan modal kerja yang sangat besar. Kami khawatir kebijakan tersebut justru meningkatkan biaya operasional, mengganggu arus kas perusahaan, dan pada akhirnya meningkatkan harga paket umrah," ujar Zaky.
AMPHURI mengusulkan solusi alternatif agar dana di rekening penampungan tetap bisa dipakai sebelum keberangkatan, khusus untuk pembayaran langsung (direct payment) ke maskapai dan penyedia hotel berbasis dokumen transaksi sah yang dapat diaudit, serta mendorong pengawasan berbasis risiko (risk-based supervision).
