.webp)
Dua anggota Polri menyusul mantan Kapolsek Dompu Ipda Sarbani yang lebih dulu dipecat buntut kasus tahanan perempuan hamil di dalam sel. Keduanya adalah Kanit Reskrim Polsek Dompu Aiptu Taufikurahman (T) dan anggota Sat Tahti Polres Dompu Brigadir I Nyoman Adi Wijaya (INAW).
Kabid Humas Polda NTB Kombes Mohammad Kholid membenarkan keduanya dijatuhi sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH). Putusan itu dijatuhkan melalui sidang Komisi Kode Etik Kepolisian (KKEP).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Saudara INAW dan T juga divonis PTDH dalam sidang etik yang dilakukan Propam (Polda NTB)," ungkap Kholid kepada detikBali, Kamis (12/11/2026).
Kholid enggan membeberkan peran Taufikurahman dan I Nyoman Adi Wijaya dalam kasus tersebut. Dia hanya menyebut keduanya terbukti melanggar sejumlah ketentuan dalam sidang kode etik.
"Sesuai dengan pasal yang dilanggar," katanya.
Wijaya disebut melanggar Pasal 13 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri juncto Pasal 5 Ayat (1) huruf b dan/atau huruf c, serta Pasal 8 huruf c angka 1, 2, dan 3 Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Sementara itu, Taufikurahman terbukti melanggar Pasal 13 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri juncto Pasal 5 huruf b dan/atau Pasal 8 huruf c angka 1, serta Pasal 10 Ayat (1) huruf f dan Pasal 10 Ayat (2) huruf d Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Eks Kapolsek Lebih Dulu Dipecat
Sebelumnya, mantan Kapolsek Dompu Ipda Sarbani lebih dulu dijatuhi sanksi PTDH dalam sidang KKEP di Bidpropam Polda NTB. Sarbani terbukti menyetubuhi tahanan tersebut.
Peristiwa persetubuhan tersebut terjadi sekitar Juli hingga Agustus 2026 di Polsek Dompu. Saat itu, Sarbani juga mengonsumsi minuman keras.
"Tindakannya itu dilakukan di ruang Unit Reskrim Polsek Dompu," ungkapnya.
Modus yang dilakukan Sarbani hingga melakukan persetubuhan dengan DR tidak diungkapkan.
Dalam pemeriksaan, terungkap pula adanya rencana untuk menggugurkan kandungan DR.
"Terungkap pula adanya rencana untuk melakukan pengguguran kandungan terhadap tahanan wanita tersebut," sebutnya.
Atas perbuatannya, Sarbani terbukti melanggar Pasal 13 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia juncto Pasal 5 Ayat (1) huruf b dan/atau huruf c, Pasal 8 huruf c angka 1, 2, dan 3, Pasal 10 Ayat (1) huruf f, Pasal 10 Ayat (2) huruf d, serta Pasal 13 huruf f Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perpol) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Perempuan yang disebut dalam kasus ini merupakan terdakwa penyalahgunaan narkoba jenis ekstasi (inex). Dia merupakan tahanan titipan Kejari Dompu dan perkaranya telah memasuki tahap persidangan.
Kasus kehamilan tahanan tersebut mencuat dan viral di media sosial. Setelah kasus itu terungkap, Sarbani langsung dicopot dari jabatannya.
(dpw/dpw)
