.webp)
Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Sri Sultan Hamengku Buwono (HB) X, menanggapi mundurnya Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden (Wapres). Sultan berharap, kondisi politik lebih kondusif setelah Gibran mundur.
"Ya saya punya harapan kehidupan, aktivitas berpemerintahan, dan politik bisa lebih tenang, bisa lebih baik. Kalau terlalu banyak hal-hal yang yang menimbulkan konflik kan juga publik kan juga punya pendapat sendiri," harap Sultan saat ditemui di kantor Gubernur DIY, Kompleks Kepatihan, Kota Jogja, Kamis (12/11/2026).
Sultan pada awalnya irit komentar saat ditanya awak media perihal keputusan pengunduran diri Gibran. Ia berkata, mekanisme itu ada di Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Wah saya nggak bisa komentar ya, karena ketentuan mundur atau tidak kan di MPR," kata Sultan.
"Ya secara politik kondisinya seperti ini terus saya suruh apa? Ya kan? Ya saya tidak punya komentar lebih dulu, karena peristiwa politik itu berbeda dengan kondisi yang lain," imbuhnya.
Sultan kemudian memaparkan alasannya enggan berkomentar banyak. Ia menilai situasi politik belum jelas pascamundurnya Gibran.
"Sekarang biarpun ada keputusan dari hukum seperti itu bisa terjadi, nanti kan untuk langsung voting atau tidak kan saya belum tahu," ungkap Sultan.
"Kecuali kalau ada sudah ada sidang MPR, masalahnya kan bisa dihitung, nanti apakah pengertiannya dengan keputusan MK sama itu terus mesti terus tinggal melaksanakan atau pakai voting, saya kan nggak tahu. Jadi risikonya untuk punya komentar kan, saya bukan peramal," imbuhnya.
Dilansir detikNews, Gibran Rakabuming Raka mengundurkan diri dari Wakil Presiden, hari ini. Gibran sebelumnya telah menyampaikan surat pengunduran diri ke MPR dan ke Presiden Prabowo Subianto.
"Sejak Pak Gibran menyatakan mundur, (posisi Wapres) kosong," kata Ketua MPR Ahmad Muzani di gedung MPR, Jakarta Pusat, Kamis (12/11).
Dia mengatakan MPR akan mengisi jabatan itu secepatnya. Dia menyebutkan UUD 1945 mengatur pengisian jabatan dilakukan paling lama 60 hari.
"MPR segera melakukan langkah-langkah secepatnya untuk mengisi jabatan itu, MPR punya waktu selambat-lambatnya 60 hari," ujarnya.
