.webp)
Pemerintah memastikan Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2026 diberikan kepada pekerja dengan penghasilan tertentu. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan bantuan tersebut tidak ditujukan bagi pekerja kelas menengah.
"BSU kan untuk mereka yang gajinya di bawah Rp 3 sekian juta. Bukan (untuk kelas menengah)," ujar Airlangga di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, dikutip dari detikFinance, Selasa (10/11/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Airlangga juga menjelaskan ketentuan penerima BSU berlaku bagi pekerja di berbagai daerah, termasuk wilayah dengan Upah Minimum Provinsi (UMP) tinggi seperti Jakarta. Acuan pemberian bantuan tetap berdasarkan batas nominal gaji yang telah ditetapkan pemerintah.
"Pokoknya BSU kan di bawah Rp 3 juta. Pokoknya semua yang di bawah Rp 3 juta itu akan diberikan BSU. Ya, sekarang datanya masih diitukan di Kemenaker," tambahnya.
Di sisi lain, pemerintah juga menyiapkan insentif bagi pekerja dengan penghasilan maksimal Rp 10 juta per bulan. Insentif tersebut berupa Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP) yang menyasar sekitar 13 juta pekerja sektor formal.
"Yang PPH DTP, PPH ditanggung pemerintah kan sampai gaji Rp 10 juta. (Pekerja) di bawah Rp 10 juta ada sekitar 13 juta orang," tutur Airlangga.
Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengatakan proses finalisasi data calon penerima BSU masih berlangsung di Kementerian Keuangan. Setelah proses tersebut selesai, Kemenaker bersama BPJS Ketenagakerjaan akan melakukan validasi dan verifikasi untuk memastikan bantuan diterima pekerja yang memenuhi ketentuan.
"Saat ini kan prosesnya masih di Kementerian Keuangan untuk finalisasi. Nanti datanya pasti akan divalidasi dan diverifikasi lagi. Dari situ baru di dapat nanti data finalnya seperti apa," tuturnya.
