.webp)
Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto mengikuti rapat bersama Komisi III DPR terkait kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Para anggota dewan menyampaikan dukungan ke Polri untuk mengusut dugaan makar.
Rapat digelar di gedung Nusantara III DPR pada Kamis (12/11/2026) pagi. Agenda ini menjadi rapat pertama Jenderal Suyudi dengan Komisi III DPR sejak diangkat sebagai Kapolri.
Ketua Komisi III DPR Habiburokhman meminta Kapolri Suyudi membuka temuan-temuan kasus penyadapan ilegal yang melibatkan eks Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo (LSP) yang telah ditetapkan sebagai tersangka. Dalam kasus ini, tiga tersangka lain ialah Irjen Ahrie Sonta, Irjen Eko Hadi Santoso, dan Irjen Slamet Uliandi.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Habiburokhman menyebut kasus penyadapan ilegal yang turut menyasar Presiden Prabowo Subianto itu juga diduga melibatkan perbuatan melanggar lainnya. Menurutnya, sejumlah perbuatan ilegal itu diduga bertujuan menghambat presiden dalam melakukan tugasnya atau pidana makar.
"Selain penyadapan diduga ada rangkaian perbuatan ilegal mereka lainnya seperti surveilans ilegal, pembunuhan karakter secara ilegal, pengkondisian opini di media sosial untuk merongrong program pemerintah, penggalangan massa aksi dan lain-lain yang intinya bisa membuat presiden tidak mampu melaksanakan tugasnya," Waketum Gerindra ini.
Dukungan Usut Dugaan Makar
Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni mendorong Kapolri Jenderal Suyudi mengusut dugaan upaya makar. Dia menyinggung banyaknya alat penyadapan yang dimiliki Polri.
 Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menyalami Ketua Komisi III DPR Habiburokhman (Rifkianto Nugroho/detikFoto) |
"Kalau boleh diperlihatkan ke kami dan ke rakyat Indonesia. Ini alat sadap banyak, teman-teman. Teman-teman mau memakai apa, mau memakai Wi-Fi kek, mau memakai nggak ada SIM-nyalah. Semua bisa disadap, dan aspek penyadapan ini dipakai untuk konspirasi dengan cara politik melakukan makar, dan ini bahaya. Kalau ada kelompok yang mengakibatkan dan upaya untuk melakukan makar, ini sama saja musuh negara," tutur Sahroni dalam rapat.
Anggota Komisi III DPR Fraksi PAN Nazaruddin Dek Gam juga meminta Kapolri tidak ragu menerapkan pasal makar terhadap keempat tersangka. Dia meminta agar Listyo Sigit dan ketiga jenderal lainnya dijerat dugaan makar.
"Saran dari kami Pak Kapolri, 4 orang ini bukan hanya dikenakan kasus UU di penyadapan, pasal-pasal di penyadapan, tapi kalau memang terbukti sudah merongrong kepala negara, kedaulatan negara, dibawa aja ke makar, Pak," kata Dek Gam saat rapat.
Anggota Komisi III DPR Fraksi PDIP Safaruddin juga mendukung Kapolri Suyudi mengusut tuntas dugaan makar dalam kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo. Dia meyakini Listyo Sigit dan pihak-pihak lain yang terseret kasus itu melakukan makar.
"Kami dari Fraksi PDI Perjuangan anggota paling besar di DPR RI ini, Pak mendukung 1.000% kepada Bapak Kapolri. Nggak usah ragu, Pak. Nah, oleh karena itu saya berkeyakinan Pak Listyo Sigit ini beserta seluruh yang sudah dijadikan tersangka ini adalah perbuatan makar. Sekali lagi, makar," ujar Safaruddin.
Safaruddin turut mempertanyakan siapa pihak yang menerima manfaat hasil penyadapan tersebut. Mengacu Pasal 160 KUHP baru, Safaruddin menilai penyadapan terhadap Presiden dapat dikategorikan sebagai bagian dari persiapan untuk menggulingkan Presiden.
"Saya minta lakukan bukan penyelidikan saja Pak Kabareskrim, penyidikannya jadi ada upaya-upaya paksa yang sudah akan dilakukan supaya mendapatkan bukti-bukti bahwa Listyo Sigit cs dan atasannya Listyo Sigit dikenakan pasal makar, Pak. Itu, Pak, jangan ragu-ragu, Pak Kapolri. Komisi III berada di belakang Bapak," tegasnya.
Sementara, Anggota Komisi III DPR Fraksi Demokrat Benny K Harman menduga penyadapan Listyo Sigit bersama tiga jenderal lainnya terhadap presiden bermotif politik. Dia Listyo Sigit dkk harus dijerat pasal makar. Dia menilai semua pihak tahu siapa pengguna hasil sadapan tersebut.
"Pak Kapolri tak boleh segan-segan, tidak boleh eweuh pekeweuh, harus ambil langkah tegas, ini negara kita, jaga martabat Presiden, jaga martabat bangsa ini. Tadi apakah ditanya unsur-unsur terpenuhi? Menurut saya iya, ada kelompok ada komplotan, jadi kalau ditanya siapa pengguna hasil sadapan? Semua publik tahu siapa Kapolri Listyo Sigit, semua orang juga tahu, untuk apa penyadapan dilakukan? Semua juga tahu, hasilnya dibawa ke mana? Semua orang tahu," ucap Benny.
"Jadi dengan bahasa yang agak lugas, bahasa kami orang dari Indonesia timur, ini adalah cara yang ditempuh, cara melawan hukum, untuk terjadinya suksesi inkonstitusional. Karena itu, kami minta Kapolri jangan segan-segan terapkan pasal makar untuk kasus penyadapan ini," lanjut dia.
 Kapolri Jenderal Suyudi didampingi sejumlah pati Polri saat rapat kerja bersama Komisi III DPR RI di Gedung Nusantara III, Jakarta, Kamis (12/11/2026). (Rifkianto Nugroho/detikFoto) |
Polri Mulai Usut Dugaan Makar
Polri akan mengusut Sigit cs dengan dugaan tindak pidana makar. Polri telah mulai melakukan penyelidikan terhadap dugaan pidana makar yang dilakukan oleh Sigit cs.
"Di samping dugaan tindak pidana penyadapan, illegal access dan/atau menghilangkan dokumen elektronik, Polri juga telah menerbitkan laporan polisi (LP) terhadap dugaan tindak pidana turut serta dan/atau secara bersama-sama dan/atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana makar," kata Kapolri Jenderal Suyudi dalam rapat yang sama.
Polri masih mendalami dugaan makar yang dilakukan keempat tersangka. Dia mengatakan bukti-bukti dugaan makar masih didalami. Untuk mendalami dugaan pidana makar, penyelidikan difokuskan pada beberapa hal.
"Penyelidikan difokuskan pada penelusuran perintah dan tujuan penyadapan, pemeriksaan personel yang diduga mengetahui kegiatan tersebut, serta pendalaman tugas dan kegiatan tersebut," jelasnya.
Simak juga Video 'Kapolri Suyudi Beberkan Peran Listyo cs Sadap Prabowo':
