.webp)
Industri mobil listrik di Indonesia dinilai belum mencapai skala ekonomi yang cukup untuk mendorong produksi komponen lokal secara optimal. Oleh sebab itu, insentif dari pemerintah masih dibutuhkan oleh industri untuk meningkatkan permintaan, sekaligus menarik investasi di sektor kendaraan listrik.
Wakil Ketua Umum Bidang Penelitian dan Pengembangan Periklindo, Prabowo Kartoleksono, mengatakan semakin banyak mobil listrik asal China yang beredar di Indonesia, belum otomatis membuat industri komponen dalam negeri berkembang.
Kata dia, sebagian besar komponen kendaraan listrik masih mengandalkan impor. Padahal, Indonesia ditargetkan mencapai tingkat komponen dalam negeri (TKDN) sebesar 60% pada tahun depan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Vendor tier 1 dan tier 2 sebenarnya sudah ada, tetapi persoalannya biaya. Skala ekonomi kita belum tercapai," ungkap Prabowo dalam detikcom Leaders Forum bertajuk Memperkuat Industri Kendaraan Listrik, Mendorong Ketahanan Energi, di Jakarta (20/10/2026).
Prabowo menyebut penjualan mobil listrik saat ini masih sekira 16% dari total penjualan kendaraan yang mencapai sekitar 800 ribu unit. Hasil ini dinilai belum cukup untuk mendorong industri komponen lokal mencapai skala ekonomi ideal.
Ditambahkan Prabowo, andai nantinya industri mobil listrik di Indonesia sudah bisa memproduksi 250 ribu unit per tahun, itu pun baru menjadi pijakan awal bagi pemasok untuk mencapai skala ekonomi. Investor dan pemasok komponen perlu kepastian mengenai besarnya permintaan sebelum memutuskan menanamkan modal.
"Investor pasti bertanya, berapa banyak kendaraan yang bisa dijual? Kalau penjualannya masih rendah, mereka akan berpikir ulang untuk berinvestasi dan mengembangkan jaringan pemasok," ujarnya.
Maka itu, lanjut Prabowo, industri juga membutuhkan volume penjualan yang memadai agar biaya produksi bisa lebih kompetitif.
"Nah, kalau kembali lagi ke pertanyaannya, industri udah siap? Siap dan tidak siap. Tidak siapnya kenapa? Karena demand-nya belum cukup. Nah, jadi kita biasanya kalau industri seperti itu di negara-negara lain, EV itu masuk ke dalam satu stage dulu," terang Prabowo.
"Namanya demand creation. Demand creation ini gimana caranya? Insentif, subsidi. Untuk membuat market-nya besar. Dengan market-nya besar dulu, baru kita masuk ke industrialisasinya. Nah, kenapa industrialisasi? Karena orang masuk ke bisnis kan untuk cari untung," bilang dia.
Wacana Insentif Kendaraan Listrik
Di sisi lain, pemerintah juga mulai membahas perluasan insentif bagi kendaraan elektrifikasi selain mobil listrik berbasis baterai atau battery electric vehicle (BEV).
Menteri Perindustrian Muhammad Sarmuji mengusulkan insentif nonfiskal bagi mobil hybrid, plug-in hybrid electric vehicle (PHEV), dan range-extended electric vehicle (REEV). Bentuknya antara lain pengecualian aturan ganjil-genap di kota tertentu, fasilitas parkir khusus, hingga fasilitas pengisian daya bagi kendaraan yang membutuhkannya.
"Nonfiskal itu misalkan administrasi, di kota-kota bisa dipakai, ganjil genap tidak terkena, ada parkir khusus. Mungkin juga kalau yang masih perlu charger, ada fasilitas charger dan sebagainya," ujar Menperin Sarmuji seusai melakukan pertemuan dengan pengurus Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) di Jakarta, Rabu (21/10), dikutip dari keterangan resminya.
Sarmuji menilai pengembangan kendaraan elektrifikasi tersebut berpotensi membantu menekan konsumsi bahan bakar minyak (BBM), khususnya BBM bersubsidi, sekaligus mengurangi emisi.
"Menurut saya ini sesuatu yang sangat strategis karena dengan memproduksi dan kemudian memasarkan secara lebih masif dua jenis kendaraan itu, akan berdampak pada penghematan BBM kita, khususnya BBM bersubsidi. Di samping juga pasti akan berakibat pada menurunnya emisi," jelasnya.
Ia menegaskan, besaran insentif untuk setiap jenis kendaraan tidak harus sama. Namun, pemerintah ingin memastikan adanya dukungan agar industri kendaraan elektrifikasi dapat berkembang.
"Keringanan pajaknya tidak harus sama. Yang penting ada insentif sehingga industri juga tumbuh. Karena manfaatnya juga sama-sama dirasakan, baik untuk masyarakat maupun negara," ungkap Sarmuji.
Menurutnya, insentif tersebut akan didorong secepatnya, terlebih ketika harga BBM tengah menjadi perhatian. Pemerintah menargetkan perumusan insentif itu dapat diupayakan tahun ini.
"Insentif akan kita dorong secepatnya. Mumpung ada momentum harga BBM lagi naik, ini momentum untuk memperkuat industri berbasis baterai, tetapi dengan berbagai jenis tadi. Ini target diusahakan tahun ini," tegasnya.
