.webp)
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gresik menggelar Rapat Koordinasi Percepatan Operasionalisasi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP). Rapat tersebut digelar untuk mempercepat kesiapan gerai KDMP agar segera beroperasi, menyusul rencana peluncuran secara serentak di Indonesia pada 10 November 2026.
Wakil Bupati Gresik dr. Asluchul Alif mengatakan, rapat koordinasi tersebut melibatkan manajer gerai, kepala desa, serta Babinsa dari Kodim. Pertemuan itu bertujuan menyamakan langkah dan mempercepat kesiapan operasionalisasi gerai KDMP di Kabupaten Gresik.
"Kita kumpulkan manajer, kepala desa, dan teman-teman Babinsa dari Kodim untuk percepatan operasional yang akan dibuka oleh Pak Prabowo, Insyaallah pada 10 November. Pembukaannya serentak se-Indonesia," ujar Alif, Kamis (22/10/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Alif menjelaskan, berdasarkan data yang dimiliki Pemkab Gresik, terdapat sekitar 259 gerai KDMP yang telah terbangun. Namun, pemerintah pusat menugaskan Pemkab Gresik melakukan verifikasi dan validasi (verval) terhadap 190 gerai.
"Dari jumlah tersebut, proses verval telah rampung 100 persen," tambahnya.
Hasilnya, lanjut Alif, sekitar 66 gerai dinilai siap mengikuti peluncuran pada 10 November mendatang. Sementara itu, gerai lainnya masih membutuhkan pemenuhan sejumlah sarana dan prasarana (sarpras) agar bisa beroperasi.
"Kurang lebih yang akan dibuka di Kabupaten Gresik ada 66 gerai. Dari hasil verval, ada yang bisa beroperasi dan ada yang belum karena sarana dan prasarananya belum lengkap," jelasnya.
Alif menambahkan, Pemkab Gresik selanjutnya mendorong agar gerai-gerai yang belum siap dapat segera menyusul beroperasi. Dengan demikian, seluruh gerai yang telah terbangun bisa menjalankan fungsinya secara bertahap.
"Nanti akan dijalankan cara bertahap," tambahnya.
Meski demikian, Alif menyebut belum ada tenggat waktu pasti untuk penyelesaian seluruh gerai. Sebab, pemenuhan sarana dan prasarana, termasuk kebutuhan kendaraan operasional, masih menjadi kewenangan pemerintah pusat.
"Tidak ada deadline dari kami karena yang menentukan tenggat waktu adalah pusat. Untuk melengkapi gerai itu semuanya dari pusat, sehingga Pemda belum bisa memastikan kapan seluruhnya selesai," tegasnya.
Selain kesiapan sarana dan prasarana, Pemkab Gresik masih menunggu petunjuk teknis (juknis) dari pemerintah pusat, termasuk PT Agrinas maupun Kementerian Koperasi, terkait mekanisme operasional gerai KDMP. Gerai KDMP nantinya tidak sekadar berfungsi sebagai tempat jual beli seperti toko modern.
"Berdasarkan hasil verifikasi, terdapat gerai yang direncanakan memiliki fasilitas beragam, mulai dari klinik, apotek, hingga layanan simpan pinjam," tambahnya.
Karena itu, mekanisme pengelolaan gerai, jenis barang yang dijual, hingga pola kerja sama dengan pengurus koperasi masih menunggu aturan lebih lanjut.
"Gerai itu bukan hanya jual beli seperti minimarket. Dari hasil verval, ada klinik, apotek, dan layanan lainnya. Jadi, fungsinya lebih lengkap. Kami belum berani menyimpulkan mekanismenya seperti apa sebelum ada juknis," paparnya.
Terkait peluang pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) untuk memasarkan produknya melalui gerai KDMP, Alif juga belum bisa memastikan skema yang akan diterapkan. Hal tersebut masih menunggu ketentuan dari pemerintah pusat.
Ia menjelaskan, gerai KDMP dan kepengurusan koperasi merupakan dua unsur yang saling berkaitan, tetapi memiliki peran berbeda. Pengelolaan gerai nantinya melibatkan manajer dari PT Agrinas, sedangkan koordinasi dengan pengurus KDMP akan diatur lebih lanjut melalui petunjuk teknis.
"Pengurus KDMP sudah terbentuk dan memiliki landasan hukum. Namun, untuk kolaborasi antara manajer dari PT Agrinas dengan pengurus koperasi, kami masih menunggu juknisnya," pungkasnya.
(auh/hil)
