.webp)
Polda Kalimantan Barat (Kalbar) tengah menyidik 33 korporasi terkait kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Dari jumlah tersebut, dua perusahaan telah diusulkan untuk dicabut izin usahanya, sementara 10 korporasi disebut berkaitan dengan pendanaan asing.
Kapolda Kalbar Irjen Alberd Teddy Benhard Sianipar mengatakan, penyidikan dilakukan untuk mendalami pertanggungjawaban hukum korporasi atas kebakaran yang terjadi di wilayah Kalbar, baik yang diduga dilakukan secara sengaja maupun akibat kelalaian.
"Wilayah Kalimantan Barat ada 33 perusahaan ataupun korporasi yang sedang kita proses sidik dalam rangka pertanggungjawabannya terhadap terjadinya karhutla di wilayah Kalimantan Barat," kata Alberd saat konferensi pers di Mapolda Kalbar, Kamis (29/10/2026).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Alberd mengatakan, dua perusahaan telah diusulkan untuk dikenai sanksi pencabutan izin usaha. Usulan tersebut berkaitan dengan hasil penanganan perkara, termasuk dugaan kelalaian dalam mengelola kawasan dan mencegah kebakaran.
Menurutnya, kebakaran berulang kali terjadi di kawasan perusahaan yang seharusnya dikelola dan dijaga dengan baik. Namun, perusahaan yang bersangkutan diduga tidak melakukan pengelolaan kawasan secara memadai. Meski demikian, keputusan pencabutan izin usaha tetap menjadi kewenangan instansi pemerintah terkait.
"Kelalaian ini sudah diklasifikasikan, karena kebetulan ini adalah perusahaan asing yang sudah lama tidak dikelola," ujarnya.
Penyidik Dalami Dugaan Kelalaian Korporasi
Alberd menegaskan penanganan kasus karhutla tidak hanya menyasar pihak yang diduga sengaja membakar lahan. Penyidik juga mendalami kemungkinan kelalaian korporasi dalam menjalankan kewajiban pencegahan dan penanggulangan kebakaran.
Penyidik memeriksa pemenuhan kewajiban perusahaan, termasuk penyediaan sarana dan prasarana pemadam kebakaran serta pelaksanaan langkah pencegahan dan penanganan karhutla.
Pembuktian terhadap korporasi, kata Alberd, memiliki tantangan tersendiri. Penyidik harus memastikan pihak yang bertanggung jawab atas kebakaran, terutama ketika titik api berada di dalam kawasan perizinan perusahaan yang sebagian lahannya dikuasai masyarakat.
Selain itu, luas area terbakar yang rata-rata mencapai lebih dari 500 hektare turut menjadi tantangan dalam proses penyidikan. Karena itu, penyidik menggunakan pendekatan investigasi ilmiah (scientific investigation) untuk memperkuat pembuktian dan menentukan pihak yang harus bertanggung jawab.
"Tidak menutup kemungkinan dalam perkembangan penyidikan ini jumlahnya akan terus bertambah," kata Alberd.
Polda Kalbar kini masih membuka peluang mengembangkan penyidikan terhadap korporasi lain apabila ditemukan bukti yang cukup mengenai dugaan kesengajaan maupun kelalaian dalam pengelolaan kawasan dan perlindungan lingkungan.
