.webp)
Polri menetapkan 20 korporasi sebagai tersangka dalam kasus dugaan karhutla. Dari jumlah tersebut, empat perusahaan merupakan penanaman modal asing (PMA) yang berasal dari Singapura, Malaysia, dan Korea Selatan.
Kabareskrim Polri Komjen Asep Safrudin mengungkapkan penetapan tersangka itu merupakan bagian dari penanganan 104 laporan polisi (LP) terkait dugaan karhutla oleh korporasi. Total luas lahan terbakar dalam perkara tersebut mencapai 29.168,78 hektare.
"Dari 20 korporasi yang telah ditetapkan sebagai tersangka, terdapat empat korporasi yang merupakan PMA (penanaman modal asing) dari tiga negara, yaitu Singapura, Malaysia, dan Korea Selatan," kata Asep saat memaparkan penegakan hukum karhutla di Polda Kalimantan Barat, Pontianak, Kamis (29/10/2026).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Keempat perusahaan bermodal asing itu adalah PT HKI, PT RKA, PT API, dan PT AI. Berikut 20 korporasi yang ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan karhutla:
- PT HKI (PMA Singapura)
- PT RKA (PMA Malaysia)
- PT API (PMA Korea Selatan)
- PT AI (PMA Singapura)
- PT BOS
- PT AER
- PT SKM
- PT WLJ
- PT SAE
- PT BSLT
- PT CGUK
- PT FSL
- PT BPK
- PT PW
- PT BWL
- PT MIB
- PT STP
- PT JMS
- PT RAS
- PT MAS
Dari daftar tersebut, 16 korporasi lainnya merupakan perusahaan penanaman modal dalam negeri. Polri belum memerinci negara asal modal untuk masing-masing perusahaan di luar empat korporasi yang disebutkan.
"Penyidik masih menelusuri asal modal korporasi lain yang masuk dalam pendalaman perkara karhutla," jelasnya.
Selain itu, dari 97 korporasi yang didalami, sebanyak 22 perusahaan tercatat memiliki penanaman modal asing, sedangkan 75 lainnya merupakan perusahaan dengan penanaman modal dalam negeri. Rinciannya, delapan korporasi bermodal asing berasal dari Malaysia, sembilan dari Singapura, dua dari Inggris, serta masing-masing satu dari China, Jepang, dan Korea Selatan.
Asep mengatakan penanganan perkara korporasi dilakukan berdasarkan alat bukti yang diperoleh melalui pendekatan Scientific Crime Investigation. Penyidik mendalami dugaan perbuatan yang dilakukan secara sengaja maupun karena kelalaian hingga menyebabkan kerusakan lingkungan, membahayakan kesehatan manusia, dan mengakibatkan lahan terbakar.
Korporasi yang disangka melanggar ketentuan pidana lingkungan hidup dapat dijerat Pasal 98 ayat (1), (2), dan (3), Pasal 99 ayat (1), (2), dan (3), serta Pasal 108 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, sesuai dengan unsur perbuatan yang disangkakan.
Asep menegaskan proses penyidikan masih berlangsung. Polri membuka kemungkinan jumlah korporasi yang ditetapkan sebagai tersangka bertambah seiring perkembangan penyidikan.
"Jumlah tersangka korporasi akan terus berkembang sejalan dengan proses-proses penyidikan yang sedang kami laksanakan," tegasnya.
Ia memastikan Polri akan terus memproses perkara karhutla berdasarkan alat bukti dan ketentuan hukum yang berlaku. "Kami berkomitmen untuk tidak menoleransi kasus-kasus kebakaran hutan dan lahan, baik yang disengaja maupun akibat kelalaian. Kami akan terus memproses perkara-perkara tersebut sampai tuntas," pungkasnya.
