.webp)
Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) menyusun Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan (RDTR WP) Kawasan Penyangga Perkotaan IKN. Kanal masukan tertulis secara daring dibuka hingga 22 Oktober 2026 untuk menghimpun aspirasi masyarakat.
Kanal masukan tersebut merupakan tindak lanjut Konsultasi Publik Kesatu penyusunan RDTR, pada Kamis (8/10/2026). Keterlibatan masyarakat dilakukan sejak awal pelaksanaan survei lapangan pada 21-31 Juli 2026.
"Pelibatan masyarakat telah dilakukan sejak tahap awal melalui survei lapangan pada 21-31 Juli 2026 serta rembuk warga dengan pendekatan Participatory Rural Appraisal (PRA) pada 11-13 Agustus 2026," ujar Deputi Bidang Perencanaan dan Pertanahan Otorita IKN, Mia Amalia, Selasa (13/10/2026).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Upaya itu bertujuan memperluas partisipasi publik sekaligus menyempurnakan rencana penataan ruang. Selain itu, menjaga karakteristik perdesaan dan fungsi ekologis wilayah.
"Agar pengembangan kawasan berjalan terarah, selaras dengan pembangunan IKN, serta tetap menjaga karakteristik perdesaan dan fungsi ekologis wilayah," kata Mia.
WP Kawasan Penyangga Perkotaan IKN mencakup lima desa/kelurahan, yaitu Binuang, Bumi Harapan, Maridan, Pemaluan, dan Telemow. Kawasan ini memiliki potensi pengembangan keterampilan tenaga kerja lokal.
"Lima kawasan tersebut memiliki potensi pada sektor pertanian, perikanan, perkebunan, perdagangan dan jasa, serta ekowisata berbasis lingkungan pesisir dan mangrove. Selain itu, peningkatan konektivitas, pemenuhan infrastruktur dasar, penyediaan fasilitas pelayanan masyarakat," ulasnya.
Penyusunan RDTR menyepakati isu pembangunan berkelanjutan paling strategis untuk memastikan aspek lingkungan terakomodasi dalam perencanaan kawasan. Konsep awal penataan ruang diarahkan sebagai ruang perdesaan mandiri yang berdaya saing.
"Untuk mewujudkan WP Kawasan Penyangga Perkotaan IKN sebagai ruang perdesaan mandiri yang berdaya saing melalui pemenuhan layanan infrastruktur dasar terpadu, penataan permukiman yang tangguh terhadap bencana, serta optimalisasi ekonomi kerakyatan dan pelestarian ekologi pesisir," ungkap Mia.
Ia menekankan penyusunan RDTR perlu didukung analisis yang tajam, data spasial yang akurat. Dokumen ini juga perlu menopang integrasi isu-isu strategis pembangunan berkelanjutan.
"Dengan demikian, rencana tata ruang yang dihasilkan dapat mengakomodasi potensi, kebutuhan masyarakat, dan tantangan pengembangan kawasan secara komprehensif," terang Mia.
Sementara itu, Kepala Desa Telemow, Munip, mengapresiasi keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan konsultasi publik ini. Dirinya berharap masyarakat terus dilibatkan dalam proses penyusunan RDTR.
"Harapannya, masyarakat terus diberikan kesempatan untuk terlibat dan menyampaikan aspirasi guna menjawab berbagai permasalahan yang terjadi di desa," pungkasnya.
