.webp)
Majelis Ulama Indonesia (MUI) merupakan organisasi yang menghimpun para ulama, zuama, dan cendekiawan muslim dari berbagai daerah di Indonesia. Lembaga ini memiliki peran penting dalam membimbing umat Islam, memberikan fatwa keagamaan, serta menjadi penghubung antara ulama dan pemerintah. Namun, bagaimana sejarah berdirinya MUI dan siapa saja tokoh di balik pembentukannya?
MUI resmi berdiri pada 26 Juli 1975 atau bertepatan dengan 7 Rajab 1395 Hijriah di Jakarta. Pembentukan lembaga ini merupakan hasil musyawarah para ulama, cendekiawan, dan zuama yang berasal dari berbagai penjuru Tanah Air.
Mengutip laman resmi MUI, pembentukan organisasi ini dilatarbelakangi kebutuhan untuk menyatukan gerak dan langkah umat Islam Indonesia dalam mewujudkan cita-cita bersama. Kehadiran MUI juga diharapkan mampu memperkuat persatuan umat di tengah beragam pemikiran keagamaan, organisasi sosial, serta aspirasi politik.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menariknya, proses pembentukan MUI tidak terjadi secara tiba-tiba. Ada sejumlah pertemuan dan gagasan yang mendahuluinya. Bahkan, terdapat enam tokoh yang kemudian ditetapkan sebagai pelopor berdirinya MUI, termasuk ulama kharismatik asal Sulawesi Selatan, Prof KH Ali Yafie.
Awal Mula Gagasan Pembentukan MUI
Sejarah berdirinya MUI berawal dari kesadaran para pemimpin umat Islam mengenai pentingnya sebuah wadah bersama untuk membimbing masyarakat muslim di Indonesia.
Salah satu gagasan awal datang dari Prof KH Ibrahim Hosen, ulama fikih kenamaan Indonesia. Dalam konferensi alim ulama yang berlangsung pada 30 September hingga 4 Oktober 1970 di Jakarta, Ibrahim Hosen menyampaikan makalah mengenai pentingnya pembentukan lembaga fatwa.
Mengutip keputusan Majma' Buhuts Al Islamiyah Kairo tahun 1964, Ibrahim Hosen menekankan perlunya wadah bagi para ulama untuk melakukan ijtihad secara kolektif. Dengan demikian, persoalan keagamaan dapat dibahas dan diputuskan melalui musyawarah bersama.
Namun, gagasan tersebut belum sepenuhnya mendapatkan dukungan dari peserta konferensi. Prof Dr. Buya Hamka yang juga menjadi pemakalah saat itu sempat menyampaikan keberatan.
Menurut Buya Hamka, pembentukan lembaga semacam itu perlu mempertimbangkan keterlibatan berbagai kalangan. Sebagai alternatif, ia merekomendasikan kepada Presiden Soeharto agar mengangkat seorang mufti negara yang bertugas memberikan nasihat kepada pemerintah dan umat Islam Indonesia.
Meski demikian, gagasan pembentukan majelis ulama terus berkembang. Pada akhirnya, Buya Hamka juga menyetujui gagasan tersebut dan menjadi Ketua Umum MUI pertama setelah lembaga itu resmi berdiri.
Presiden Soeharto Dukung Pembentukan MUI
Gagasan pembentukan MUI kembali menguat dalam Lokakarya Muballigh se-Indonesia yang diselenggarakan Pusat Dakwah Islam Indonesia pada 26-29 November 1974.
Dalam pertemuan tersebut, muncul kesepakatan mengenai pentingnya Majelis Ulama sebagai wadah untuk menjalankan mekanisme yang efektif dan efisien dalam membina partisipasi umat Islam terhadap pembangunan nasional.
Presiden Soeharto turut memberikan dukungan terhadap gagasan tersebut. Bahkan, ia menyarankan agar pembentukan majelis ulama dimulai dari tingkat daerah dengan melibatkan para ulama di setiap provinsi.
Dukungan itu semakin kuat ketika Presiden Soeharto menerima Pengurus Dewan Masjid Indonesia pada 24 Mei 1975. Dalam kesempatan tersebut, ia menyampaikan harapan agar Majelis Ulama Indonesia segera dibentuk.
Melalui Menteri Dalam Negeri saat itu, Amir Machmud, Presiden Soeharto kemudian menyarankan para gubernur untuk membentuk Majelis Ulama di daerah masing-masing.
Hasilnya, pada Mei 1975, Majelis Ulama tingkat daerah telah terbentuk di hampir seluruh daerah tingkat I atau provinsi dan daerah tingkat II kabupaten/kota. Pembentukan di tingkat daerah tersebut menjadi salah satu langkah penting menuju lahirnya MUI secara nasional.
Enam Tokoh Pelopor Berdirinya MUI
Terdapat enam tokoh yang ditetapkan sebagai pelopor berdirinya Majelis Ulama Indonesia. Penetapan tersebut merujuk pada catatan sejarah resmi MUI berdasarkan catatan dan ketetapan Musyawarah Nasional (Munas) X MUI di Jakarta pada 25-27 November 2020.
Berikut enam tokoh yang memiliki peran dalam sejarah pembentukan MUI:
1. Presiden Soeharto
Presiden Soeharto menjadi salah satu tokoh penting dalam proses pembentukan MUI. Dukungan dan arahannya mendorong pembentukan majelis ulama di tingkat daerah hingga nasional.
Soeharto lahir pada 1921 dan wafat pada 2008. Ia merupakan Presiden Republik Indonesia yang menjabat ketika MUI didirikan.
2. Prof Dr. Buya Hamka
Buya Hamka merupakan Ketua Umum MUI pertama. Ulama bernama lengkap Haji Abdul Malik Karim Amrullah ini lahir pada 1908 dan wafat pada 1981.
Meski sempat mengusulkan pembentukan mufti negara sebagai alternatif, Buya Hamka akhirnya mendukung pembentukan MUI. Ia kemudian dipercaya memimpin lembaga tersebut selama sekitar enam tahun.
3. KH Syukri Ghozali
KH Syukri Ghozali merupakan Ketua Umum MUI kedua. Ia lahir pada 1906 dan wafat pada 1984.
Selain memimpin MUI selama sekitar tiga tahun, Syukri Ghozali juga pernah menjabat sebagai Dekan Fakultas Syariah IAIN Jakarta, yang kini menjadi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
4. Prof KH Ibrahim Hosen
Ibrahim Hosen merupakan salah satu tokoh yang mengemukakan gagasan awal pembentukan lembaga fatwa melalui ijtihad kolektif.
Ulama yang lahir pada 1917 dan wafat pada 2001 ini pernah menjabat sebagai Ketua Komisi Fatwa MUI selama 20 tahun.
Ia juga tercatat sebagai rektor pertama IAIN Palembang, PTIQ Jakarta, dan IIQ Jakarta.
5. KH Hasan Basri
KH Hasan Basri lahir pada 1920 dan wafat pada 1998. Ia merupakan Ketua Umum MUI ketiga dan memimpin lembaga tersebut selama sekitar enam tahun.
Kepemimpinannya menjadi bagian dari perjalanan MUI dalam memperkuat peran ulama di tengah kehidupan masyarakat dan bangsa.
6. Prof KH Ali Yafie
Prof KH Ali Yafie merupakan ulama kharismatik asal Sulawesi Selatan yang juga ditetapkan sebagai salah satu pelopor berdirinya MUI.
Ia lahir pada 1926 dan pernah menjabat sebagai Ketua Umum MUI keempat selama sekitar 10 tahun.
Selain itu, Ali Yafie pernah menjadi Rektor IAIN Alauddin Makassar, Rektor IIQ Jakarta, serta Rais Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).
