.webp)
Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) berencana mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp 15,8 triliun untuk pagu indikatif OIKN tahun 2027. Namun, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengaku belum menerima usulan tersebut.
Purbaya juga belum memberikan lampu hijau untuk penambahan anggaran pembangunan IKN. Ia mengaku akan terlebih dahulu mempelajari usulan anggaran itu.
"Saya nggak tahu, saya harus lihat dulu suratnya seperti apa, alasan seperti apa," ungkap Purbaya dikutip dari detikFinance, Rabu (9/9/2026).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sebagai informasi, tambahan anggaran diusulkan oleh Sekretaris OIKN Bimo Adi Nursanthyasto, dalam rapat bersama Komisi II pada Selasa (1/9) kemarin. Tambahan anggaran tersebut akan dialokasikan untuk pembangunan fisik, sarana dan prasarana pendukung pembangunan IKN batch II-III.
Dalam rapat tersebut, Bimo menjelaskan pagu indikatif OIKN baru tercatat sebesar Rp 6,7 triliun. Padahal total kebutuhan anggaran untuk pembangunan IKN mencapai Rp 22,5 triliun.
"Dari total kebutuhan anggaran Otorita IKN tahun anggaran 2027 sebesar Rp 22,5 triliun telah dialokasikan dalam pagu indikatif sebesar Rp 6,7 triliun sehingga masih terdapat kebutuhan tambahan anggaran sebesar Rp 15,8 triliun yang terdiri dari pembangunan IKN batch kedua sebesar Rp 7,22 triliun, pembangunan IKN batch ketiga sebesar Rp 8,57 triliun," ungkap Bimo dikutip dari YouTube TV Parlemen.
Jauh sebelumnya, wacana ini sudah disampaikan Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono. Dalam rapat kerja bersama Komisi II DPR, ia mengusulkan tambahan anggaran tahun 2027 sebesar Rp 15,5 triliun.
Tambahan anggaran itu untuk melanjutkan pembangunan kawasan legislatif, yudikatif, serta ekosistem pendukung. Hal tersebut dijelaskan olehnya dalam Rapat kerja bersama Komisi II DPR, di kompleks parlemen Senayan, Jakarta.
"Dari total kebutuhan anggaran Otorita IKN tahun 2027 sebesar Rp 22,2 triliun telah dialokasikan dalam pagu indikatif sebesar Rp 6,7 triliun sehingga masih terdapat kebutuhan tambahan anggaran sebesar Rp 15,5 triliun," kata Basuki dikutip dari detikNews, Selasa (11/6/2026).
