.webp)
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Bali mencatat ratusan kejadian dampak musim kemarau sepanjang April hingga awal September 2026. Kejadian tersebut meliputi kekeringan lahan dan sawah hingga kebakaran hutan, gedung, permukiman, dan tempat pengelolaan sampah.
Kepala Pelaksana BPBD Bali I Gede Agung Teja Bhusana Yadnya mengatakan kondisi musim kemarau tahun 2026 perlu menjadi perhatian bersama.
"Dari perspektif kebencanaan, kondisi tersebut meningkatkan potensi terjadinya kekeringan, kebakaran hutan dan lahan, serta kebakaran pada kawasan permukiman maupun lokasi pengelolaan sampah," kata Teja, Rabu (2/9/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Teja menjabarkan kejadian kekeringan tercatat di empat kabupaten, yakni Buleleng, Jembrana, Karangasem, dan Klungkung. Sebanyak 529 KK dan 15 desa/kelurahan terdampak kekeringan.
Kekeringan di lahan pertanian tercatat seluas 79,95 hektare di Jembrana dan 108,60 hektare di Buleleng. Selain itu, dari total luas sawah 64.704 hektare, terdapat 694,06 hektare yang berpotensi mengalami kekeringan.
Kejadian lain berupa kebakaran hutan dan lahan juga terjadi di sejumlah wilayah, seperti Klungkung, Karangasem, Buleleng, Jembrana, dan Bangli.
Sebanyak 132 kejadian kebakaran gedung dan permukiman juga melanda kabupaten/kota se-Bali. Rinciannya, Denpasar 31 kejadian, Badung 15 kejadian, Tabanan lima kejadian, Jembrana 10 kejadian, Buleleng 33 kejadian, Gianyar tujuh kejadian, Bangli sembilan kejadian, Klungkung delapan kejadian, dan Karangasem 14 kejadian.
Kebakaran di tempat pengelolaan sampah juga terjadi di sejumlah daerah, seperti TPS3R Culik Desa Labansari, Karangasem, kemudian TPS3R Banjar Dinas Antapura Desa Tejakula, Buleleng, dan TPA Suwung di Denpasar.
Teja mengatakan berbagai kejadian dampak kekeringan tersebut terjadi selama periode April hingga awal September 2026. Ia juga menyebut kondisi kemarau 2026 memiliki karakter lebih panjang dan kering.
Sejumlah upaya telah dilakukan secara menyeluruh, salah satunya pendistribusian air bersih ke daerah terdampak. Namun, menurut Teja, penanganan tidak cukup hanya mengandalkan distribusi air.
"Ke depan, penguatan kesiapsiagaan perlu diarahkan pada ketersediaan dan perlindungan sumber air, peningkatan kapasitas infrastruktur penyimpanan dan distribusi air, penguatan sistem pemantauan, serta koordinasi lintas sektor pada wilayah yang memiliki potensi terdampak," jelasnya.
Selain itu, lanjutnya, potensi kekeringan dan kebakaran perlu dikelola sejak dini melalui pendekatan yang semakin berbasis mitigasi, pengurangan risiko, dan ketahanan.
"Sehingga, penanganan tidak hanya dilakukan setelah dampak yang dirasakan masyarakat," tandasnya.
