Kota Kembang tidak hanya memikat melalui keindahan lanskap pegunungan dan deretan arsitektur kolonial yang megah. Di balik julukan Kota Kembang yang anggun, tersimpan bara semangat perlawanan dan kesetaraan yang dinyalakan oleh kaum perempuan sejak awal abad ke-20.

Mereka mendobrak tembok tradisi kolonial yang membatasi ruang gerak wanita hanya di seputar urusan domestik. Melalui jalur pendidikan, parlemen kota, hingga medan pertempuran bersenjata, para perempuan tangguh dari Tatar Sunda ini sukses mengubah arah sejarah bangsa Indonesia secara monumental.

Bagi detikers yang ingin menelusuri jejak heroik srikandi Tanah Pasundan, perjalanan sejarah ini menawarkan potret keberanian luar biasa. Mari kita telusuri delapan gerakan dan organisasi perempuan asal Bandung yang berhasil mendobrak batasan zaman dan mengukir tinta emas bagi kemajuan Nusantara.

1. Pendirian Sakola Istri oleh Dewi Sartika (1904)

Perjuangan kesetaraan perempuan pribumi di Hindia Belanda menemukan titik terang ketika Raden Dewi Sartika mendirikan Sakola Istri pada 16 Januari 1904. Sekolah ini resmi dibuka di lingkungan Paseban Kulon, Pendopo Kabupaten Bandung, atas restu Bupati Bandung Raden Adipati Aria Martanegara.

Mengutip jurnal berjudul "Perjuangan Dewi Sartika dalam Pendidikan di Kabupaten Bandung Tahun 1904-1947" (2023), disebutkan bahwa sekolah ini berawal dari dua puluh murid dan tiga tenaga pengajar.

Langkah berani tersebut meruntuhkan stigma kolonial dan feodal bahwa perempuan tidak memerlukan pendidikan formal. Para siswi diajarkan membaca, menulis, berhitung, menjahit, hingga etika agar mampu hidup mandiri tanpa bergantung sepenuhnya pada orang lain.

2. Sakola Kautamaan Istri (1910)

Antusiasme masyarakat terhadap sekolah rintisan Dewi Sartika membuat ruang belajar di kompleks pendopo segera penuh sesak. Kondisi tersebut mendorong pemindahan gedung sekolah ke Jalan Ciguriang sekaligus transformasi nama menjadi Sakola Kautamaan Istri pada tahun 1910.

Mengutip artikel detikJabar berjudul Mengenang Kiprah 5 Tokoh Muda Bandung di Hari Sumpah Pemuda, sekolah ini membekali para siswi dengan keterampilan praktis untuk menunjang kemandirian hidup. Model kurikulum terpadu tersebut kemudian menginspirasi berdirinya sekolah serupa di berbagai kabupaten di wilayah Priangan hingga Sumatera.

3. Lahirnya Organisasi Dameskring (1927)

Memasuki dekade 1920-an, kesadaran emansipasi perempuan pribumi mengalami pergeseran mendasar dari gerakan individual menuju pengorganisasian kolektif. Di Bandung, pada 1926 hingga 1935, Émma Poeradiredja bersama para perempuan muda terpelajar mendirikan dan memimpin perkumpulan Dameskring Bandung.

Mengacu pada penelitian Angga Pusaka Hidayat dan Widyonugrahanto dalam jurnal Dina Mangsa Tahapan Katilu: Émma Poeradiredja Political Biography, 1935-1941 (2018), Dameskring menjadi tempat penting untuk mematangkan konsep perempuan sebagai opgebouwd element atau elemen pembangun dalam struktur masyarakat kebangsaan.

Menariknya, penelitian Latifah Ai berjudul " Biografi dan Pandangan Emma Poeradiredja Terhadap Kedudukan Perempuan Indonesia Tahun 1930-1976" (2024) mengungkapkan kelompok eksklusif ini merekrut intelektual muda berusia 17-23 tahun dari berbagai latar belakang suku bangsa.

Organisasi ini dibentuk sebagai wadah melatih kepemimpinan, memperluas wawasan kebangsaan, serta mempersiapkan kader perempuan agar mampu menyebarkan gagasan Persatuan Indonesia ke dalam ruang publik.

Jurnal ini juga memetakan bahwa pemberdayaan perempuan digerakkan melalui tiga tahapan. Diawali dari ranah domestik rumah tangga, meluas ke sektor sosial-ekonomi dengan posisi setara di samping laki-laki, hingga mencapai kematangan pada partisipasi politik praktis demi memperjuangkan hak-hak kewargaan bangsa.

4. Pembentukan Pasundan Istri / PASI (1930)

Berdasarkan penelitian Latifah Ai, gagasan perjuangan Émma Poeradiredja semakin menguat dengan digagasnya Pasoendan Bagian Istri (PBI) pada 30 April 1930 di Gedung Himpunan Saudara, Jalan Moskeeweg atau sekarang dikenal Dalem Kaum, Bandung.

Pendirian PBI didukung oleh delapan aktivis perempuan Sunda, yakni Nyi Sasihwulan Djundjunan, Nyi Kasomi Atmadja, Neno Ratnawinadi, Haningsih Marahjani, Oetari Satjadidjaja, Nyi Roemsari, Nyi Halimah Poerwana, dan Nyi Ipah Ali Ratman.

Berdasarkan jurnal Dina Mangsa Tahapan Katilu: Émma Poeradiredja Political Biography, 1935-1941 (2018), pada Juni 1931, organisasi ini bertransformasi menjadi Pasundan Istri (PASI) yang berdiri mandiri dengan mengusung filosofi "Nji Soenda salamina aja dina gedengeun Ki Soenda". Menempatkan perempuan dan laki-laki sebagai mitra sejajar yang bahu-membahu membangun bangsa tanpa saling menyaingi.

PASI sendiri bergerak secara konkret melalui kerja pemberdayaan masyarakat yang komprehensif. Di bidang pendidikan, PASI mendirikan lembaga Atikan Murangkalih Istri (AMI), sekolah kejuruan, serta jaringan Taman Kanak-kanak seperti TK Wirangrong, TK Sapu Jagat, dan TK Tamansari.

Di sektor ekonomi dan sosial, PASI mendirikan Simpanan PASI Bandung pada tahun 1931 (yang kelak menjadi Koperasi Bank Wanita), Lembaga Penolong Pengangguran Kaum Ibu (PPKI), dan Yayasan Beribu untuk panti asuhan serta lansia. PASI juga secara tegas menegakkan prinsip cadu dimadu (anti-poligami) dan menjaga pelestarian bahasa serta budaya Sunda sebagai pilar utama pembentukan karakter "Ibu Bangsa".

5. Tuan Rumah Kongres Perempuan Indonesia III (1938)

Mengutip penelitian Yuyun Yuniarti berjudul Kongres Perempuan Indonesia Tahun 1928-1938 (2024), Bandung menjadi pusat konsolidasi nasional pergerakan wanita Nusantara saat menyelenggarakan Kongres Perempuan Indonesia III pada 23-27 Juli 1938 yang berpusat di Gedung HIS Pasoendan.

Dipimpin langsung oleh Émma Poeradiredja sebagai Ketua Kongres, perhelatan akbar ini dihadiri oleh utusan puluhan organisasi perempuan dari seluruh penjuru Nusantara untuk merumuskan arah perjuangan kebangsaan secara terpadu.

Forum ini juga menegaskan kembali amanat utama kaum perempuan sebagai "Ibu Bangsa" yang bertanggung jawab mencetak generasi baru yang melek politik dan berkesadaran nasional.

Kongres tersebut melahirkan berbagai agenda strategis, seperti advokasi hak pilih dan dipilih bagi perempuan di lembaga perwakilan (passief & actief kiesrecht), perlindungan hukum buruh wanita melalui badan investigasi permanen, pemberantasan buta huruf massal, hingga pembentukan Badan Perlindungan Perempuan Indonesia dalam Perkawinan (BPPIP).

Momentum paling monumental dari Kongres Perempuan Indonesia III di Bandung ini adalah dilahirkannya keputusan historis untuk menetapkan tanggal 22 Desember, tanggal dimulainya Kongres Perempuan Indonesia I tahun 1928, sebagai Hari Ibu Nasional.

6. Dobrakan Politik Perempuan Pertama di Gemeenteraad (1938 & 1941)

Dunia politik pada masa kolonial Hindia Belanda umumnya hanya diisi oleh laki-laki dan tertutup bagi perempuan lokal karena dibatasinya hak pilih (kiesrecht). Namun, Émma Poeradiredja berhasil mencatat sejarah sebagai perempuan pribumi pertama yang terpilih menjadi anggota Dewan Kota (Gemeenteraad) Bandung pada pemilihan umum Agustus 1938 lewat dukungan Paguyuban Pasundan dan PASI.

Sebagaimana diulas dalam studi Ai Latifah berjudul " Biografi dan Pandangan Emma Poeradiredja Terhadap Kedudukan Perempuan Indonesia Tahun 1930-1976" (2024), keterpilihan Émma di parlemen kota diapresiasi secara luas, termasuk oleh media koran berbahasa Belanda seperti Bataviaasch Nieuwsblad yang terbit pada 24 September 1938, berisikan apresiasi tinggi bagi Émma sebagai anggota perempuan pertama di lembaga tersebut.

Keterpilihan Émma Poeradiredja di Dewan Kota (Gemeenteraad) Bandung pada tahun 1938 menjadi bukti nyata pemberlakuan hak pilih pasif (passief kiesrecht) bagi perempuan bumiputera.

Jika kembali pada jurnal Angga Pusaka Hidayat dan Widyonugrahanto, disampaikan bahwa selain Émma, sosok perempuan bumiputera lain yang menduduki kursi Dewan Kota Bandung pada periode pemilihan tahun 1938 adalah Raden Ayu Sangkaningrat. Istri dari Bupati Bandung R.A.A. Wiranatakusumah V tersebut terpilih sebagai anggota dewan kota menggantikan posisi Ir. Soenario.

7. Perjuangan Bersenjata Laskar Wanita Indonesia / LASWI (1945)

Genderang revolusi 1945 memanggil perempuan Bandung untuk memanggul senjata di garis depan. Berdasarkan penelitian Reinaldy Alfathra Saefurrohman "Perjuangan Laskar Wanita Indonesia Pada Masa Revolusi Di Kota Bandung Tahun 1945-1949" (2024), Laskar Wanita Indonesia (LASWI) resmi berdiri pada 12 Oktober 1945. Organisasi ini digagas oleh Sumarsih Yati Arudji Kartawinata dengan dukungan suaminya, Arudji Kartawinata.

Inspirasi pendirian LASWI bersumber dari keteladanan Siti Aisyah dalam sejarah Islam serta keteladanan perjuangan R.A. Kartini. Berpusat di Jalan Otto Iskandar Dinata, pergerakan ini mematahkan belenggu adat feodal. Kehadiran LASWI membuktikan bahwa emansipasi wanita berjalan seiring dengan perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia.

Para pejuang wanita ini dibekali pelatihan kemiliteran yang disiplin oleh mantan opsir PETA. Setiap hari mereka berlatih baris-berbaris, merayap, menggunakan senjata api, hingga melempar granat. LASWI membentuk berbagai divisi operasional, mencakup pasukan tempur penyerbu, intelijen penyelidik, regu palang merah, serta tim dapur umum.

Dalam pertempuran serentak 24 November 1945, anggota LASWI terjun langsung mengepung markas Sekutu di pusat kota. Selain bertempur, divisi intelijen LASWI berani menyamar sebagai pedagang sayur guna memetakan posisi pertahanan musuh di Bandung Utara. Keberanian ini menjadi bukti ketangguhan taktis pejuang perempuan.

Saat peristiwa Bandung Lautan Api dan masa pengungsian di Ciparay, LASWI mengelola dapur perjuangan serta evakuasi medis. Mereka mempertaruhkan nyawa mengantar logistik ke garis depan Dayeuhkolot di bawah hujan peluru. Perjuangan LASWI menegaskan peran vital perempuan dalam mengawal kedaulatan Republik Indonesia.

8. Gerakan Perempuan Istri Sedar (1930-1950)

Berdasarkan jurnal Fina Lazuardi, Sri Martini, dan Ratu Husmiati berjudul "Soewarni Pringgodigdo Perjuangan Perempuan dalam Majalah Sedar (1930-1932)" (2023), pada 22 Maret 1930 di Bandung, Soewarni Pringgodigdo memelopori pendirian organisasi pergerakan perempuan bernama Istri Sedar.

Organisasi ini lahir dari kesadaran mendalam atas buruknya nasib kaum perempuan Indonesia. Bandung pun tumbuh menjadi basis massa yang sangat progresif bagi gerakan radikal ini. Istri Sedar tampil sangat vokal dalam menuntut perbaikan nasib perempuan dan penolakan tegas terhadap praktik poligami.

Melalui penerbitan majalah Sedar sejak Agustus 1930, mereka gencar menyebarkan pendidikan kritis. Media pers ini menjadi alat utama untuk membongkar pandangan feodal yang merugikan kaum perempuan.

Gerakan ini juga berjuang menuntut persamaan hak dalam pendidikan, pekerjaan, serta perbaikan nasib rakyat kelas bawah. Soewarni meyakini bahwa perjuangan emansipasi tidak boleh hanya terbatas pada urusan rumah tangga. Perempuan harus berani terlibat aktif dalam ranah politik demi menghancurkan belenggu penjajahan.

Prinsip utama Istri Sedar menegaskan bahwa kesetaraan hak antara laki-laki dan perempuan tidak mungkin terwujud tanpa kemerdekaan bangsa. Oleh karena itu, kaum perempuan dan laki-laki harus bersatu padu. Hanya melalui kerja sama meraih kemerdekaan Indonesia, kesetaraan sejati baru bisa dicapai.